SUMENEP – Beritautama.co – Dalam meningkatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) penyelenggaraan Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo) di Kantor Bupati Sumenep, Rabu (13/07/2022).
Sekretaris Daerah (Sekda) Sumenep Edy Rasiyadi menyampaikan bahwa Pemkab Sumenep bakal melakukan berbagai macam terobosan secara optimal terkait dengan pemberdayaan UMKM.
Dia menegaskan bahwa pengembangan potensi UMKM ini dilakukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Sumenep.
Menurut Edy, ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk meningkatan pemberdayaan UMKM di Sumenep. Di antaranya, membangun halal hub untuk tempat pembinaan, ruang konsultasi UMKM, ruang sinergi antardinas, ruang paguyuban UMKM, dan logistik hub.
“Selain itu juga perlu membangun packaging storage untuk pengembangan langsung produknya,” ucapnya.
Edy melanjutkan, pada saat ini pihaknya sudah menyediakan tempat, yakni mal UMKM untuk mempromosikan produk yang bakal dipasarkan. Mal tersebut menjadi etalase untuk memasarkan produk hasil UMKM di Kabupaten Sumenep.
“Mal UMKM ini diharapkan dapat meningkatkan peran serta UMK agar terus berkembang untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Bagi Edy, program Jatim Bejo menjadi ikhtiar bersama untuk membangun sekaligus meningkatkan akuntabilitas, transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, terutama yang bisa berkontribusi untuk UMKM.
Oleh karena itu, kata Edy, Pemkab Sumenep secara teknis dan strategis mendukung program Jatim Bejo yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Dengan cara optimalisasi pemanfaatan e-marketplace dalam bentuk toko daring untuk pengadaan barang jasa pemerintah di Provinsi Jatim, juga sebagai upaya peningkatan peran serta pelaku UMKM,” tukasnya.
Diketahui, bimtek Jatim Bejo merupakan kerja sama Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep bersama Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
Kegiatan tersebut diikuti oleh 90 peserta yang terdiri dari 30 pelaku usaha dan 60 pejabat pembuat komitmen dan pejabat pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep. (san/zar)
