GRESIK, Berita Utama– Penguatan peran pondok pesantren dinilai lebih penting dalam keterlibatan pengambilan keputusan oleh pemerintah dibandingkan sekedar alokasi bantuan fiskal dari anggaran daerah.
‘Kemandirian pesantren sejak dulu.
Apa salahnya kalau penguatan peran pesantren, tidak hanya sekedar uang. Terlalu kecil kalau hanya uang. Utamanya, pondok pesantren yang sudah besar. Tapi penguatan peran pesantren yang paling penting,” ujar pengasuh pondok pesantren Al Azhar Menganti, Dr KH Mulyadi dalam dialog publik dalam rangkaian Hari Santri 2026 yang digelar FPKB DPRD Gresik, Rabu (28/10/2026).
Ketua PCNU Gresik tersebut mencontohkan, bahwa, ketika era pemerintahan Bupati Alm KH Robbach Ma’shum yang berasal dari PKB. Pondok pesantren sering dilibatkan dalam diskusi ataupun pertimbangan sebelum pengambilan kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah.
“Saya dulu sering diminta vokal bersuara dari perwakilan pesantren oleh Bupati KH Robbach Ma’shum ketika mewakili rapat di pemerintah daerah,”tukas dia.
Untuk itu, pihaknya berharap peran pesantren lebih diutamakan daripada pemerintah daerah sekedar mengalokasikan bantuan finansial. Sebab, pondok pesantren mulai berdiri sudah berupaya mandiri.
Sementara itu, Ketua DRPD Gresik, M. Syahrul Munir yang menjadi salah satu narasumber menyoroti efektivitas alokasi anggaran pendidikan daerah yang nilainya telah menembus Rp 1 triliun. Menurutnya, besarnya anggaran harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pendidikan, termasuk di lingkungan pesantren dan madrasah diniyah.
Menurutnya, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak cukup hanya mengandalkan besarnya alokasi anggaran. Akses pendidikan, kualitas tenaga pendidik, ketersediaan perpustakaan dan taman baca, pusat pelatihan, serta bahan ajar yang memadai juga menjadi faktor penting.
Pendidikan vokasi yang terhubung dengan kebutuhan industri di Kabupaten Gresik juga perlu diperkuat agar lulusan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja.
“Anggaran pendidikan kita sudah lebih dari Rp 1 triliun. Dari total APBD sekitar Rp 3,2 triliun, alokasi untuk pendidikan sudah melampaui ketentuan minimal 20 persen. Pertanyaannya, apakah anggaran yang disediakan pemerintah daerah ini sudah memberikan dampak bagi dunia pesantren?”ucap dia.
Lebih lanjut, ketua DPRD Gresik tersebut mengatakan bahwa pertanyaan besar tersebut perlu dijawab melalui evaluasi bersama, terutama untuk memastikan lembaga pendidikan keagamaan memperoleh dukungan sesuai kebutuhan.
‘ LP Ma’arif tolong diperkuat, supaya siap menerima hibah, baik kesiapan mental maupun administratif. Sampai saat ini belum ada kesiapan,”imbuh dia.
Syahrul juga menyinggung adanya perbedaan kondisi madrasah diniyah di wilayah utara dan selatan Gresik.
Persoalan fasilitas belajar, pemanfaatan gedung sekolah, hingga dukungan pembiayaan dinilai perlu mendapat perhatian agar akses pendidikan keagamaan tidak bergantung pada wilayah tempat lembaga itu berada.
‘Kami kolaborasi dengan pondok pesantren yang kondisinya mau roboh. Data dari Kemenag. Sudah saya komunikasikan dengan Bupati juga,’imbuh dia.
Selain itu, Syahrul juga menyinggung perubahan alokasi anggaran yang berkaitan dengan kerja sama pendanaan pesantren bersama pemerintah provinsi Jatim dengan dana PPDGS yang terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp 5 miliar, yang perlu dijelaskan lebih lanjut dampaknya terhadap dukungan bagi pesantren.
Karena itu, pihaknya mendorong evaluasi terhadap skema kerja sama agar dukungan pendanaan bagi pendidikan pesantren tetap dapat berjalan secara efektif.
“Kami berharap dialog publi tidak berhenti sebagai forum diskusi. Hasil pembahasan perlu ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan pendidikan, sehingga Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Pesantren di Kabupaten Gresik, benar-benar menjadi landasan untuk memperkuat pesantren di Kabupaten Gresik,”pungkas dia.
Dialog publik juga menghadirkan PJ Sekda Gresik Edy Hadisiswoyo yang juga kepala Bappeda dan S Haryanto selalu Kepada Dinas Pendidikan Gresik.
Komentar telah ditutup.
