GRESIK, Berita Utama- Banyak pengaduan dari masyarakat miskin yang masuk ke DPRD Gresik karena mereka tidak lagi menerima bantuan dari pemerintah. Penyebabnya, mereka mengalami perubahan desil pada data tunggal sosial dan ekonomi nasional (Dtsen).
Desil adalah pembagian kelompok masyarakat atau data menjadi 10 bagian yang sama besar berdasarkan tingkat kesejahteraan atau pengeluaran.
Angka desil menunjukkan posisi relatif kesejahteraan sebuah keluarga dibanding keluarga lainnya.
Untuk mengurai benang ruwet permasalahan desil, Komisi IV DPRD Gresik mengundang hearing Dinas Sosial, Diskominfo dan Badan Pusat Statistik (BPS) Gresik.
“Banyak pengaduan yang masuk, masyarakat miskin yang dulu dapat bantuan dari pemerintah, sekarang tidak dapat. Selain itu, desil berubah yang awal 3 sekarang jadi desil 9. Padahal, pekerjaannya petani dengan 1 petak kebun, istrinya ada toko kelontong jualan rokok eceran dan gula. Kalau musim kemarau begini, tidak bisa ditanami. Makanya protes, penyebabnya apa ? dulu dapat bantuan kok sekarang tidak,”ujar Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Muchammad Zaifuddin dalam hearing, Rabu (16/09/2026).
Pengaduan lain, galon yang tidak memiliki rumah, karena masih ikut di rumah orang tuanya.
‘”Tetangganya dapat bantuan, tetapi dia tidak. Jangan- jangan ulah oknum diambil data dari sensus ekonomi,”tanya dia.
Hal senada dikatakan Koordinator Komisi IV DPRD Gresik, H Mujid Riduan SH yang mengaku dalam kegiatan public hearing maupun sosialisasi peraturan daerah (sosperda) yang dilakukan anggota DPRD Gresik, masyarakat menanyakan soal perubahan desil tersebut.
“Mari kita bedah, kita selesaikan,”ucapnya.
Dalam hearing terungkap ada data yang selegenje antara data kemiskinan versi Pemkab Gresik yang terekam dalam aplikasi Gresik Soya atau data kemiskinan Kabupaten Gresik semuanya ada dengan data BPS.
Berdasarkan data Dtsen ada 158 ribu warga masuk desil 1. Padahal data kemiskinan Gresik ada 144 ribu yang berasal dari desil 1 sampai 4.
Sedangkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Gresik Indriya Purwaningsih mengatakan, masyarakat secara mandiri bisa melakukan perbaikan desil melalui kanal BPS.
Muncul masalah baru yang menjadi perdebatan di hearing. Sebab, salah satu syaratnya warga harus melampirkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari pemerintah desa.
“DPRD Gresik dan Pemkab Gresik sudah sepakat tidak boleh desa mengeluarkan SKTM. Pasti desa juga bingung jika dimintai surat itu. BPS juga belum mellailan sosialisasi” imbuh Muchammad Zaifuddin.
Hal senada dikatakan Sekretaris Komisi IV DPRD Gresik, Dr (HC) H Jumanto SE, MM. Menurutnya, perbaikan desil secara mandiri berpotensi menambah kekacauan. Sebab, banyak masyarakat yang akan mengajukan miskin.
“Meskipun ada syarat melampirkan foto rumah tampak depan, kamar tamu dan kamar mandi, bisa saja nanti rumah tetangganya yang diupload. Ini tambah kacau,”papar dia.
Jumanto juga meminta Dinsos Gresik untuk segera melakukan perbaikan data riil di lapangan melalui kader. Apalagi, disediakan anggaran dalam perubahan APBD (P-APBD) Gresik 2026.
“Akhir tahun, maksimal sudah harus tuntas,”pintanya
Sedangkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Gresik Indriya Purwaningsih mengatakan bahwa periode 1 Agustus hingga 1 September ada 502 pengajuan perbaikan desil secara mandiri. Namun hanya 48 yang persyaratannya lengkap.
“Ini memang sistem. Ketika ada pengajuan maka verifikasi sistem,” ujarnya.
Terkait verifikasi lapangan untuk sensus ekonomi, Indriya menyebut bahwa ada 1.095 petugas sensus.Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Gresik Indriya Purwaningsih mengatakan bahwa periode 1 Agustus hingga 1 September ada 502 pengajuan perbaikan desil. Namun hanya 48 yang persyaratannya lengkap. “Ini memang sistem. Ketika ada pengajuan maka verifikasi sistem,” ujarnya.
Terkait verifikasi lapangan, Indriya menyebut bahwa ada 1.095 petugas sensus.
Sebelum turun lapangan, sambung dia, dilakukan secara offline 3 hari untuk Bintek bagi petugas sensus. Semua rumah, dan usaha. Termasuk 17 sektor.
“Kenyataannya, responden semakin sulit mendapatkan data atau penolakan alias non respon.Perolehannya di Gresik masih 85 persen,”tandas dia.
Alhasil, ada 44 ribu warga tidak masuk Desil.
Komentar telah ditutup.
