Nasional – Beritautama.co – Tim Kantor Staf Presiden (KSP) yang dikomandani Tenaga Ahli Utama KSP, Joanes Joko, mendatangi Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, hari ini. Mereka mendatangi beberapa warga yang pro dan kontra terhadap pembangunan bendungan bener.
“Kami ingin mendapatkan informasi secara menyeluruh seputar kronologi insiden pada rabu (8/2) lalu. Kami juga ingin mendengar bagaimana pendapat mereka soal pembangunan bendungan Bener. Bagi warga yang mendukung, pembangunan bendungan diyakini bisa memberikan banyak manfaat,” kata Joko melalui kete
Joko dan tim KSP kemudian bergeser ke Dukuh Prajan untuk bertemu warga yang menentang pembangunan bendungan Bener. Dari pantauan tim KSP, di lokasi yang menjadi tempat penangkapan puluhan warga tersebut, sudah tak terlihat lagi penjagaan dari aparat keamanan, aktivitas warga disebut sudah tampak biasa.
Beberapa warga dan perwakilan LBH Yogyakarta yang sudah menunggu kehadiran tim KSP langsung mengajak diskusi. Mereka berdiskusi di serambi masjid Hidayatul Islam atau lebih sering disebut masjid Prajan.
Awalnya, pertemuan hanya diikuti beberapa orang, tak lama puluhan warga datang untuk ikut menyampaikan suaranya. Di hadapan ratusan warga desa Wadas yang menolak pembangunan Bendungan Bener tersebut, Joko membuka dialog dengan etika masyarakat Jawa.
“Dalem nyuwun duko panjenengan, (saya minta maaf bapak/ibu), kami datang ke sini siap untuk mendengarkan unek-unek warga, silakan ceritakan yang sebenarnya. Yang mau marah-marah, nggeh monggo (juga silakan),” kata Joko.
Joko menyampaikan satu per satu warga lalu buka suara soal insiden penangkapan hingga alasan penolakan penambangan batu andesit dan pembangunan bendungan Bener. Sesekali emosi warga tak terkontrol saat menceritakan kronologi peristiwa sampai ada yang menangis.
“Matur suwun (terima kasih) bapak/ibu sudah berkenan menemui kami, dan menyampaikan semuanya. Kami sudah dengar dan catat baik-baik suara bapak/ibu semua. Kami akan sampaikan ke bapak Presiden soal ini,” ucapnya.
Joko menegaskan ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dari verifikasi lapangan KSP terkait insiden Wadas. Salah satunya evaluasi operasi pengamanan.
“Di antaranya pelaksanaan operasi di lapangan oleh aparat keamanan yang perlu dievaluasi, dan alasan penolakan warga yang didasarkan pada aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya,” ujarnya.
“KSP akan mendorong proses dialog intensif antara pemerintah dengan masyarakat desa Wadas agar sumbatan komunikasi bisa terselesaikan,” lanjutnya.
Sebelumnya, tim Kantor Staf Presiden juga menemui Kapolda dan Gubernur Jawa Tengah. Dalam Pertemuan yang dilakukan secara tertutup tersebut, tim KSP banyak mendapat informasi terkait prosedur pengamanan, insiden penangkapan warga, hingga duduk perkara pembangunan Bendungan Bener.
“Kami sudah dapat kepastian dari pak Kapolda, warga yang sebelumnya diamankan sudah dilepaskan kembali, mereka juga diberi bingkisan,” kata Joko.
Komentar telah ditutup.
