JATIM – Beritautama.co – Banjir yang menimpa sejumlah desa di Kabupaten Jember disinyalir akibat pengolahan lahan yang dikelola pihak Perhutani dan PTPN XII yang tidak tepat sasaran. Akibat kebijakan yang keliru tersebut, membuat kerusakan lahan yang mengakibatkan banjir tahunan di berbagai daerah.
Oleh karena itu, Anggota DPRD Jatim Satib berharap ada koordinasi yang baik antara Perhutani, PTPN XII, dan pemerintah daerah menyelesaikan permasalahan banjir.
Menurut Satib yang juga Anggota Komisi D DPRD Jatim, daerah-daerah yang menjadi langganan banjir di Kabupaten Jember tersebut merupakan hilir yang menerima limpahan air dari hulu.
“Yang menjadi persoalan sekarang ini adalah di daerah hulu. Seberapa jauh menangani hulu sampai terjadi banjir. Lihat saja di daerah Kecamatan Jombang dan Kencong serta daerah lainnya, selalu menerima air limpahan tersebut,” ucap Politikus Fraksi Gerindra tersebut.
Pria asli Jember ini mengatakan bahwa banyak di daerah hulu yang merupakan daerah pegunungan pengelolaannya menjadi kewenangan Perhutani dan PTPN XII.
“Di Kabupaten Jember banyak dijumpai hutan-hutan yang gundul dikelola oleh Perhutani. Begitu juga lahan yang dikerjasamakan dengan LMDH (Lembaga Masyarakat Daerah Hutan) idealnya berpacu pada tanaman keras. Tapi kalau dialihkan dalam tanaman lain dampaknya akan berpotensi banjir dan dibiarkan saja,” beber Satib.
Sementara untuk PTPN XII, lanjut Satib, membuat kebijakan yang sesuai dengan kondisi tanah.
“Silakan PTPN XII dengan HGU (Hak Guna Usaha)-nya menggeser fungsinya dengan tanaman tebu. Harusnya PTPN XII memperhatikan dampak lingkungan. Kalau awalnya tanaman karet, kemudian berubah ke tebu tentu akan berdampak luar biasa sehingga kondisi tanah mudah longsor. Apalagi saat ini kondisi cuaca sangat ekstrem,” katanya.
Selama ini, imbuhnya, dalam pertemuan-pertemuan yang digelar dengan masyarakat yang dibahas selalu terkait penanganan banjir. Namun, para pemangku kebijakan kurang kordinasi sehingga banjir menjadi langganan.
“Harusnya dalam pertemuan atau koordinasi dilakukan untuk antisipasi banjir. Saya berharap ke depan koordinasi untuk banjir haruslah dilakukan antisipasi bukan hanya untuk penanganan banjir saja,” tukasnya. (*/zar)
