Fraksi PKB Kritisi Temuan BPK di Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Gresik 2023

Beritautama.co - Juli 8, 2024
Fraksi PKB Kritisi Temuan BPK di Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Gresik 2023
KRITIS. Juru bicara FPKB, Hudaifa membacakan PU terkait Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Gresik tahun 2023 - (Beritautama.co)
|
Editor

GRESIK, Berita Utama- Berbagai catatan kritis diberikan oleh fraksi-fraksi di DPRD Gresik dalam pemandangan umum (PU) Fraksi terkait Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Gresik tahun 2023. Seperti yang disampaikan juru bicara Fraksi PKB DPRD Gresik Hudaifa.

“Kerja pendapatan Pemerintah Daerah sepanjang 2023 bagi kami adalah kerja yang biasa-biasa saja. Kami melihat bahwa Pemerintah Daerah belum serius karena dilihat dari

Capaian pendapatan total APBD di tahun 2023 Rp 3,4 triliun atau 88,21% dari target Rp 3,8 triliun,”ujarnya dalam rapat paripurna, Senin (08/07/2024).

Ditambahkan, FPKB PKB memandang penting bahwasanya Gresik gudangnya Industri, namun realisasi pendapatan tahun 2023 secara umum tidak naik secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

“Realisasi investasi Gresik adalah yang terbaik di Jawa Timur, namun hal ini menjadi anomali karena tidak mampu berimbas secara signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah,”tandasnya.

Begitu juga realisasi belanja APBD 2023 sebesar Rp. 3,418 triliun atau 86,50% dari target belanja Rp. 3,952 triliun. Rendahnya realisasi belanja jelas disebabkan oleh realisasi pendapatan yang tersendat-sendat. Sehingga eksekusi belanja mana yang akan dilakukan harus berebut di hari hari akhir tahun anggaran.

“Bahkan ada realisasi anggaran belanja di tanggal 30 Desember 2023. Sungguh keprihatinan kita semua,”cetus dia.

Selain itu, sambung dia, diantara jenis belanja yang ada, yaitu belanja modal dan belanja transfer masih menyisahkan kewajiban yang harus dibayarkan di APBD tahun 2024.

Untuk itu, FPKB memberikan beberapa catatan diantaranya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terkait mekanisme pendataan dan pemungutan retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan tidak sesuai ketentuan.

“Masih ditemukannya kekurangan volume pekerjaan belanja modal jalan irigasi jaringan,

Bk yang belom tertib, pengolahan kas yang belom sesuai ketentuan, penatausahaan pencatatan persediaan DLH belum memadai,”urai dia.

Pada Dinas Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman (CKPP), sambung dia, masih ditemukannya penganggaran dan realisasi belanja barang dan jasa yang tidak tepat, dan masih banyak ditemukanya kekurangan volume pekerjaan, denda keterlambatan

pekerjaan, BK yang belum tertib, uang jaminan pemeliharaan pekerjaan dan uang titipan jaminan bongkar reklame yang belum tertib.

“Pada Dinas perhubungan, parkir di tepi jalan umum (TJU) dan retribusi khusus parkir (TKP) yang belum tertib penetapan lokasi parkir di TJU dan TKP belum ditentukan dengan keputusun bupati, belum didukung dengan kajian perencanaan dan ketentuan yang memadai, koordinator banyak yang nakal dan belom melunasi pembayaran perjanjian pendapatan parkir,”tandasnya.

Selain itu, masih  mengalami kendala dalam pengendalian pembayaran tagihan listrik pajak penerangan jalan umum (PJU) yang belom memadahi. Juga  kekurangan volume atas pekerjaan yang masih ditemukan dipaket pekerjaan di Dinas Perhubungan, Bantuan Keuangan (BK) yang masih belum tertib, uang jaminan pemeliharaan pekerjaan dan uang titipan bongkar reklame yang belum tertib.

“ Dinas pekerjaan umum dan tata ruang (DPUTR), masih banyak ditemukan paket pekerjaan yang kurang volumenya, banyak paket pekerjaan yang kena denda keterlambatan, masih banyak ditemukan kwalitas paket pekerjaan yang dibawa standart, BK yang belum tertib dan pengolahan penatausahaan uang jaminan pemeliharaan dan titipan jaminan bongkar reklame belum tertib, termasuk banyaknya pemasangan jaringan utilitas yang tidak terkonfirmasi ke dinas terkait.

“Sehingga disinyalir menguapnya pendapatan di sektor ini,”paparnya.

Pada Dinas Pendidikan dan Sosial Kabupaten Gresik di tahun 2023, lanjut Hudaifa, anggaran yang tidak terserap sebesar Rp 96.774 milyar dan Rp 2.781 milyar.

“Setelah mencermati di rapat komisi, maka Fraksi PKB berpendapat agar Dinas Pendidikan mencarikan solusi terkait hibah Bosda yang tidak terbayar dengan berkordinasi dengan BPK terkait teknis pencairan pada tahun berikutnya atau tahun 2024, dan kami juga berharap Dinas Sosial agar berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk mengajukan usulan penerima jaminan kesehatan yang dibiayai oleh APBN dikarenakan masih ada kuota sebesar 70 ribu penerima jaminan kesehatan sehingga tidak membebani APBD Gresik,”pungkasnya.

Komentar telah ditutup.

Terkini Lainnya

DPRD Gresik Siapkan Regulasi Penuhi Kebutuhan Perumahan yang Layak dan Terjangkau

DPRD Gresik Siapkan Regulasi Penuhi Kebutuhan Perumahan yang Layak dan Terjangkau

Berita   Daerah   Sorotan
DPRD Gresik Tawarkan Berbagai Skema dan Formula Solusi di Mengare

DPRD Gresik Tawarkan Berbagai Skema dan Formula Solusi di Mengare

Berita   Daerah   Headline   Pemerintah   Sorotan
Minibus Seruduk Truk di Gresik, 8 Orang Luka

Minibus Seruduk Truk di Gresik, 8 Orang Luka

Berita   Daerah   Hukum   Sorotan
Asyiknya Ngopi Santai Sambil Mancing di Taman Wisata Edukasi Al-Hambra

Asyiknya Ngopi Santai Sambil Mancing di Taman Wisata Edukasi Al-Hambra

Berita   Daerah   Sorotan
Wabup Gresik Berharap Kantor Ranting NU Sembayat Jadi Solusi Persoalan Nahdliyyin

Wabup Gresik Berharap Kantor Ranting NU Sembayat Jadi Solusi Persoalan Nahdliyyin

Berita   Daerah   Sorotan
Sepakat Masukan Dewan, PT Gresik Migas Akuisisi SPDN Campurrejo

Sepakat Masukan Dewan, PT Gresik Migas Akuisisi SPDN Campurrejo

Berita   Daerah   Ekonomi   Headline   Pemerintah   Sorotan
Kenalkan Visi-Misi dan Program Gresik Mentas ke Warga di Empat Kecamatan, Cabup Syahrul Munir juga Belanja Masalah

Kenalkan Visi-Misi dan Program Gresik Mentas ke Warga di Empat Kecamatan, Cabup Syahrul Munir juga Belanja Masalah

Berita   Daerah   Pemerintah   Sorotan
Hari Pertama Masuk Sekolah, Bu Min Sidak Sejumlah Sekolah

Hari Pertama Masuk Sekolah, Bu Min Sidak Sejumlah Sekolah

Berita   Daerah   Pemerintah   Pendidikan   Sorotan
Operasi Patuh Semeru 2024 di Gresik, Bersama Tingkatkan Keselamatan Berlalu Lintas

Operasi Patuh Semeru 2024 di Gresik, Bersama Tingkatkan Keselamatan Berlalu Lintas

Berita   Daerah   Hukum   Sorotan
Ketua DPW Partai Nasdem Jatim : Cabup Gresik yang Diusung Nasdem Bukan Kaleng-Kaleng

Ketua DPW Partai Nasdem Jatim : Cabup Gresik yang Diusung Nasdem Bukan Kaleng-Kaleng

Berita   Daerah   Headline   Sorotan
Mantan Bupati Sambari Komitmen Siap Menangkan Cabup Syahrul Munir

Mantan Bupati Sambari Komitmen Siap Menangkan Cabup Syahrul Munir

Berita   Daerah   Headline   Sorotan
Dukung Tim Indonesia di Olimpiade Paris 2024, PTFI Ikut Sponsori Sebesar 300 Ribu Euro

Dukung Tim Indonesia di Olimpiade Paris 2024, PTFI Ikut Sponsori Sebesar 300 Ribu Euro

Berita   Ekonomi   Olahraga   Sorotan
DPP PKB Instruksikan DPC dan Fraksi PKB DPRD Gresik Solid Menangkan Cabup Syahrul Munir

DPP PKB Instruksikan DPC dan Fraksi PKB DPRD Gresik Solid Menangkan Cabup Syahrul Munir

Berita   Daerah   Sorotan
hari-santri-2023 hamdi-nu