GRESIK, Berita Utama –Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gresik mengaku ada problem pengadaan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kabupaten Gresik. Sebab, pengadaan logistik Pemilu 2024 dilaksanakan melalui mekanisme katalog elektronik (e-katalog). Hal ini Berdasarkan keputusan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa (LKPP) no 220 tahun 2022 tentang pelaksanaan konsolidasi pengadaan barang/jasa Pemerintah.
“Yang menjadi problem itu sebenarnya soal pengadaan logistik. Karena logistik itu, dari penetapan calon, jadi kita punya waktu cukup pendek,” kata Ketua KPU Gresik Akhmad Roni dalam sosialisasi tahapan pengelolaan Logistik Pemilu tahun 2024, Minggu (03/12/2023).
Diakui, Pemlu 2024 bakal berbeda daripada Pemilu tahun 2019 lalu. Dalam hal logistik akan mengalami kenaikan jumlah volume yang cukup besar. Selain itu, Pulau Bawean menjadi perhatian tersendiri. Selain itu, masa kampanye yang pendek juga menjadi tantangan tersendiri untuk pengadaan dan pendistribusian barang-barang logistik untuk Pemilu 2024.
“Kalau dulu tahun 2019 pengadaan terpusat di KPU RI, surat suara itu dihandle KPU RI. Kalau pengadaan sekarang pembagian kewenangan pengadaan logistik Pemilu (Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten guna mengefektifkan waktu pengadaan, produksi, dan pendistribusian logistik Pemilu,” imbuhnya.
Pengadaan logistik Pemilu 2024 dibagi menjadi dua tahapan. Saat ini, KPU Gresik masih dalam proses pengadaan tahap 1, yakni logistik yang tidak berkaitan dengan penetapan daftar calon tetap (DCT).
“Meliputi kotak suara, bilik suara, segel plastik, tinta, dan segel. Pengadaan ini dimulai 20 September sampai 6 Desember 2023,” tandasnya.
Diketahui, kebutuhan pengadaan pemungutan suara, serta dukungan perlengkapan lainnya tahap 1 di Kabupaten Gresik dengan rincian 18.401 kotak suara, 14.692 bilik suara, 7.346 tinta, serta 353.167 segel.
Komentar telah ditutup.
