GRESIK, Berita Utama– Rancangan peraturan daerah (ranperda) perubahan atas peraturan daerah nomor 8 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (DPRD) yang menjadi inisiatif DPRD Gresik dalam program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2025, sudah mulai dilakukan pemaparan oleh tim ahli DPRD Gresik untuk menyusun naskah akademik (NA) dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil terkait di ruang paripurna DPRD Gresik, Senin (10/03/3025).
Kendati demikian, anggota ;Bapemperda DPRD Gresik tidak puas dalam rapat pendahuluan tersebut. Sebab, materi yang dibahas baru dibagikan ketika rapat.
“Seperti retribusi di RSUD Ibnu Sina yang jumlah itemnya sangat banyak. Lampirannya sangat tebal. Kita tidak sempat mempelajari karena baru diberikan materinya. Jadinya hanya menjadi pendengar dari OPD yang hadir,”ucap Anggota Bapemperda DPRD Gresik, Riecke Mayumi dengan nada kecewa.
Semestinya, sambung politisi Partai Gerindra ini, materi diberikan jauh hari untuk dipelajari sebelum digelar rapat bersama OPD penghasil. Sehingga, bisa maksimal.
“Praktis, kami tidak bisa memberikan masukan dan saran untuk penyempurnaan draft ranperda,’tukas dia.
Khususnya retribusi di RSUD Ibnu Sina, sambung Riecke, tidak bisa diputuskan retribusinya wajib naik. Karena banyak hal yang perlu dilakukan kajian sebelum menyepakati untuk dilakukan kenaikan atau tidak.
“Harus ada kajiannya. Misalkan dalam pelayanan. Apalagi, mayoritas pasien di RSUD Ibnu Sina adalah pasien BPJS Kesehatan. Praktis retribusinya harus sama dengan tarif yang dipatok BPJS Kesehatan,”cetus dia.
Begitu juga, retribusi bagi pasien umum harus ada kajian yang jelas. Termasuk data rata-rata pasien umum yang berobat di RSUD Ibnu Sina.
“Kalau pelayanannya belum memuaskan, tetapi retribusinya dinaikkan, maka pasien akan memilih ke rumah sakit yang pelayanan lebih bagus dengan tarif yang sama,”imbuh dia.
Dalam Perda yang ada, retribusi untuk pasien umum dan BPJS Kesehatan tidak dipertegas perbedaan tarifnya.
“Seharusnya dipaparkan dengan jelas antara pasien umum dan BPJS Kesehatan,”cetus dia.
Riecke juga menyoroti dalih yang dilontarkan management RSUD Ibnu Sina bahwa perlu ada kenaikan retribusi karena memiliki banyak tunggakan atau hutang. Termasuk klaim pending BPJS Kesehatan yang masih dicicil.
“Maka dari itu, perlu kajian mendalam urgensi dari kenaikan retribusi itu. Seharusnya yang perlu ditingkatkan adalah kenaikan jumlah pasien supaya RSUD Ibnu Sina tidak memiliki banyak hutang,” tegas dia.
Begitu juga dengan OPD penghasil lainnya, sambung dia, semestinya harus ada kajian mendalam sebelum menaikkan pajak dan retribusi daerah.
“Jangan sampai tarif retribusi dan pajak daerah dinaikkan, tetapi realisasinya tetap jeblok. Percuma saja,”pungkas dia.
Komentar telah ditutup.
