GRESIK, Berita Utama– Krisis fiskal daerah membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik ‘gelap mata’ dalam melakukan efisiensi. Sehingga, tanpa pikir panjang dalam pengeprasan ataupun penghapusan anggaran yang menjadi urusan wajib diAPBD Gresik tahun 2023.
Buktinya, anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang dianggarkan dalam APBD Gresik sebesar Rp 71, 6 miliar untuk 678 lembaga pendidikan mulai sekolah dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kabupaten Gresik dikepras habis-habisan dalam rancangan perubahan APBD (P-APBD) Gresik tahun 2023 yang tengah dibahas dengan DPRD Gresik. Tak pelak, kalangan dewan mencak-mencak.
“Dalam rancangan P-APBD 2023, anggaran BOSDA dipotong sebesar Rp 66 miliar,”ujar Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik, Khoirul Huda kepada awak media, Rabu (20/09/2023)
Politisi PPP tersebut menyakini kebijakan Pemkab Gresik tersebut bakal membuat kecewa dan melukai lembaga pendidikan di Gresik. Khususnya, lembaga pendidikan dibawah naungan LP Ma’arif NU di Gresik yang jumlahnya sangat besar.
“Sudah pasti lembaga pendidikan di Gresik akan ribut dengan kebijakan dari Pemkab Gresik ini. Dalam finalisasi R-APBD 2023, saya akan memaksa agar dimasukkan lagi. Tak boleh dihapus BOSDA,”tandas dia.
Tak hanya itu, sambung ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Gresik ini, alokasi anggaran Bantuan Penyenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) juga dihapus. Padahal, BPPDGS dari Pemprov Jatim sudah cair. Sedangkan cost sharing yang menjadi kewajiban pemerintah belum dicairkan dan direncakan dihapus.
“Itu (Bosda dan BPPDGS-red) kebutuhan pendidikan. Bosda jangan dihapus. BPPDGS tetap harus dibayarkan karena Pemerintah Propinsi Jatim saja sudah membantu dengan mencairkan Rp 10 miliar, malah anggaran dari APBD Gresik dihapus. Apa-apaan ini. BPPDGS diperuntukkan bagi guru di pondok pesantren,”ujar Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Muhammad dengan geram.
Politisi PKB tersebut merinci rancangan P-APBD Gresik tahun 2023 yang diusulkan oleh Pemkab Gresik dihapus. Rinciannya, anggaran Bosda sebesar Rp 66.573.949.365,-. Lalu, BPPDGS sebesar Rp 10.005.000.000,- honorarium guru tidak tetap (GTT) sebesar Rp 4.561.600.000,- dan gaji sebesar Rp12.050.345.268,-. Maka, total anggaran di bidang pendidikan yang dilakukan efesisensi sebesar Rp 94.289.867.962,-
Rencana penghapusan anggaran pendidikan dalam rancangan P-APBD Gresik tahun 2023 tersebut, kontradiktif dengan publikasi di website resmi https://gresikkab.go.id/berita/1175-sudah-diteken-bupati-fandi-akhmad-yani-gelontorkan-ratusan-miliar-untuk-akselerasi-pendidikan-di-kabupaten-gresik. Sebab, publikasi tanggal 27 Juli 2023 tersebut, menyebutkan Pemkab Gresik dibawah nahkoda Bupati Fandi Akhmad Yani, terus berkomitmen dalam mengakselerasi peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Gresik. Hal ini tercermin dengan dialokasikannya anggaran ratusan miliar rupiah, untuk berbagai lembaga pendidikan serta insentif untuk guru.
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, menegaskan bahwa alokasi anggaran ini merupakan bukti komitmen Kabupaten Gresik dalam bidang pendidikan. Menurutnya, ini merupakan upaya Pemkab Gresik dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saingnya.
“Alhamdulillah baru saja saya meneken surat keputusan terkait alokasi anggaran untuk bidang pendidikan. Kami mengalokasikan lebih dari 100 miliar rupiah, baik berupa bantuan operasional maupun insentif untuk guru. Harapannya, ini agar bisa mengakselerasi upaya peningkatan kualitas pendidikan kita. Selain itu, semoga bisa memotivasi para guru kita untuk dapat memberikan yang terbaik kepada para siswa,” tegas Bupati Yani..
Dalam Surat Keputusan (SK) Bupati tersebut, dijabarkan secara rinci masing-masing peruntukannya. Sebanyak 11 lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan (paket A, B dan C) di Kabupaten Gresik, diberikan bantuan operasional sebesar Rp 217.107.000. Selain itu, anggaran sebesar Rp 2.977.464.000 digelontorkan untuk bantuan operasional penyelenggaraan sebanyak 119 pondok pesantren.
Lebih lanjut, dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) juga diberikan kepada 678 lembaga pendidikan mulai dari SD, MI, SMP, dan Mts di Kabupaten Gresik dengan total Rp. 71.625.110.000. Serta diberikan juga insentif kepada 4.489 guru dan tenaga kependidikan SD, MI, SMP, dan MTs masing-masing sebesar Rp. 600.000 per bulan atau total Rp. 32.320.800.000 yang akan diberikan 6 bulan sekali.
Selain itu juga, diberikan bantuan pembelian seragam batik dan olahraga bagi siswa baru pada 23.327 SD, MI, SMP, dan MTs dengan alokasi anggaran Rp. 5.831.750.000.
Terakhir, kepada 2.117 lembaga TPQ dan Madin se-Kabupaten Gresik juga diberikan bantuan operasional penyelenggara dengan total Rp. 25.528.758.000. “Kami juga mengajak teman-teman DPRD Kabupaten Gresik untuk mengalokasikan dana pokirnya untuk mendukung pendidikan di Kabupaten Gresik. Alhamdulillah, disepakati akan diberikan hibah untuk 27 lembaga sebesar Rp.4.095.000.000, dan hibah untuk 216 tempat ibadah sebesar Rp. 9.622.000.000. Sehingga total semuanya mencapai Rp. 13.717.000.000,” sambung dia.
Komentar telah ditutup.
