Belanja Prioritas Tetap Teralisasi Setelah Estimasi Pendapatan Daerah Masuk Rp 106 M

GRESIK, Berita Utama- Jelang tutup tahun anggaran 2023, ada darah segar untuk kinerja pendapatan . Yakni potensi pendapatan daerah masuk dalam rekening umum kas daerah (RUKD) Pemkab Gresik sebesar Rp 106 miliar. Imbasnya, sejumlah belanja daerah yang terancam gagal teralisasi ataupun gagal bayar meskipun sudah dianggarkan dalam APBD Gresik tahun 2023, bisa sedikit diminimalisir.

Kabar gembira tersebut setelah pimpinan DPRD Gresik menggelar rapat pimpinan (rapim) dengan mengundang  Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman (CKPPP) Gresik, Rabu (27/12/2023).

Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim  mengatakan angka Rp 106 miliar tersebut berasal dari berbagai PAD. Seperti retribusi sewa lahan reklamasi PT Petrokimia Gresik (PG), tunggakan pajak mineral bukan logam batuan (MBLB) atau galian C, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) hingga pajak bumi dan bangunan (PBB).

“Untuk  PT Maspion terkait sewa lahan reklamasi, nominalnya juga belum fix. Masih ada negoisasi besok,”ujar dia.

Masuknya sejumlah pendapatan daerah tersebut rencananya digunakan untuk belanja prioritas yakni belanja hibah lembaga pendidikan di Dinas Pendidikan (Dispendik), bantuan keuangan (BK) , Bagi Hasil Pajak (BHP) ke Desa serta sejumlah belanja di OPD atau LS.

Seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Gresik yang belum menyerap anggaran belanja infrastruktur. Padahal, pemenang lelang sudah mengerjakan sesuai kontraknya.

“Memang sejak awal, pembayaranya langsung di belakang. Tidak ada termin. Pekerjaan fisik belum selesai akan dibayar tahun depan. Kan masih ada tiga bulan untuk adensum,” kata Nurhamim.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Gresik Asroin Widyana mengaku meminta informasi ke BPPKAD Gresik untuk mengetahui kondisi kas daerah.

“Saat ini, ada duit sebesar Rp 50 miliar di RKUD,”tandas dia.

Politisi Partai Golkar tersebut mengakui beberapa pengusaha galian C yang telah dipanggil oleh Komisi II DPRD Gresik telah membayar tunggakan pajak MBLB. Sehingga, menambah pendapatan asli daerah (PAD).