GRESIK, Berita Utama – Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) mengeluhkan penyaluran program Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk bantuan pangan berupa bantuan beras @ 10 Kg. Sebab, realisasi program tersebut diindikasikan sebagai ajang politik secara terstruktur, sistemik dan massif (TSM) untuk pemenangan calon legislative (Caleg) tertentu di Pileg 2024 nanti.
Informasi yang dihimpun beritautama.co, kondisi tersebut terjadi di Desa Jogodalu, Kecamatan Benjeng. KPM yang menerima bantuan CBP dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI tersebut diajak oleh Kepala Desa setempat untuk memilih salah satu Caleg DPRD Gresik Dapil V (Balongpanggang dan Benjeng).
“Jumat (29/09/2023) kemarin, beberapa warga antara lima sampai tujuh orang diajak masuk ke ruangan. Dan, ponselnya disita untuk sementara waktu, dijadikan satu dan ditaruh di atas meja. Masuk ruangan gak boleh dibawa,” ujar salah satu warga Desa Jogodalu yang enggan disebutkan namanya, penerima bantuan saat ditemui beritautama.co di rumahnya, Selasa (03/10/2023).
Ditambahkan, kepala desa (Kades) beralasan mengajak untuk memilih Caleg tertentu karena dianggap banyak berjasa memberikan bantuan di desanya.
“Waktu masuk ke ruangan itu, foto KTP beserta tampak wajah. Terus dibilangin gini, nanti milih Caleg ini. Alasannya, orang ini banyak memberi bantuan di desa,” ungkapnya.
Padahal, sambung sumber ini, screening seperti itu tidak pernah dilakukan pada bulan-bulan atau tahun-tahun sebelumnya dalam kegiatan penyaluran bantuan kepada warga.
” Ya baru pas Jumat (29/09/2023) kemarin itu. Awalnya ada undangan disuruh ke rumah bu kades. Terus tiba-tiba, dipindahkan ke balai desa,” imbuhnya.
Terpisah, Kepala Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Juwaiminingsih saat dikonfirmasi beritautama.co membantah dengan tegas kabar keluhan tersebut.
“Masyarakat semakin cerdas, tidak bisa dibodohi,” tuturnya singkat.
Sekedar informasi, CBP disalurkan kepada sebanyak 84.871 KPM se-Kabupaten Gresik selama tahun 2023. Tahap pertama telah dilakukan pada bulan Maret-Mei, sedangkan tahap kedua dilaksanakan pada bulan September-November ini.
Komentar telah ditutup.
