BOJONEGORO – Beritautama.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menggelar acara “Rembug Stunting” Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 di Partnership Room Lantai IV, Senin (04/07/2022). Acara ini sebagai bagian dari ikhtiar bersama untuk melakukan konfirmasi, sinkronisasi, dan sinergisitas aksi percepatan penanggulangan stunting di Kabupaten Bojonegoro, dengan pelibatan peran stakeholder dan shareholder.
Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah dalam sambutannya secara virtual menyampaikan, pemkab akan meminimalisir angka stunting dengan merumuskan dan memperkuat kerangka intervensi yang harus dilakukan, mendorong dan menguatkan konvergensi antarprogram pentahelix sebagai bagian dari upaya penurunan stunting di Kabupaten Bojonegoro.
“Pemkab Bojonegoro berkomitmen melaksanakan upaya penanggulangan AKI, AKB, dan stunting, selaras dengan program pemerintah pusat, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting,” terang Bupati Anna.
Di dalam aturan itu, lanjutnya, disebutkan bahwa Indonesia harus mencapai prevalensi stunting 14% pada tahun 2024 yang artinya seluruh desa dan kelurahan di Indonesia harus bebas stunting 100%.
“Sehingga, kami telah mengamanatkan Bojonegoro bebas stunting level ringan dan sedang mulai akhir tahun 2022,” ungkapnya.
Dalam kaitan dengan pencapaian penanggulangan stunting, di Bojonegoro sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini selalu mengalami penurunan. Pada tahun 2018, balita prevalensi stunting masih tercatat sebesar 8,76% (6.941 balita) kemudian berangsur menurun, tahun 2019 sebesar 7,45% (5.868 balita), tahun 2020 tercatat 6,84% (5.192 balita), tahun 2021 terdapat 5,71% (4.277 balita), dan hingga bulan timbang Februari tahun 2022 tercatat turun menjadi 5,21% (3.804 balita).
Namun demikian, jika data riil berdasarkan hasil bulan timbang di Bojonegoro ini dibandingkan dengan data hasil survei nasional, prevalensi stunting di Kabupaten Bojonegoro tahun 2021 masih sebesar 23,9%, sedikit di atas Provinsi Jawa Timur yang sebesar 23,5%, dan di bawah angka nasional sebesar 24,4%.
“Posisi Kabupaten Bojonegoro berdasarkan skala survei nasional (SSGI) saat ini masih masuk peringkat 14 terbesar se-Jawa Timur dan masih masuk dalam daerah lokus penanganan AKI, AKB, dan stunting,” tegas Bupati Anna.
“Untuk menuju Bojonegoro Bebas Stunting, maka langkah awal yang menjadi perhatian utama adalah terkait dengan data, sehingga jangan sampai ada manipulasi data stunting,” imbuhnya.
Hari ini masih ditemukan perbedaan antara data riil bulan timbang dan survei nasional, Bojonegoro selalu mendorong agar verifikasi dan validasi data stunting yang ada di lapangan mulai dari tingkat posyandu sampai ke kabupaten harus terukur dan terdata dengan akurat dan terstandar.
“Semakin akurat data yang dimiliki, harapannya segala intervensi program penurunan stunting akan lebih tepat sasaran dan dapat dilakukan percepatan dalam penanggulangannya,” jelasnya.
Terpisah, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro Anwar Murtadho menyampaikan bahwa langkah aksi yang telah dilaksanakan intervensi pencegahan stunting, di antaranya yakni Intervensi Gizi Spesifik (berkontribusi 30%).
“Intervensi ini ditujukan kepada anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan. Intervensi spesifik bersifat jangka pendek, hasilnya dapat dicatat dalam waktu relatif pendek,” ujarnya.
Lalu, lanjutnya, Intervensi Gizi Sensitif (berkontribusi 70%) yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan.
“Sasarannya adalah masyarakat umum, tidak khusus untuk 1.000 HPK,” tukasnya. (han/zar)
