GRESIK, Berita Utama – Gabungan Komisi I dan IV DPRD Gresik melakukan rapat kerja dengan sejumlah petinggi TNI AL dan tokoh masyarakat terkait rencana Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) membangun pos pangkalan angkatan laut (Lanal) di Pulau Bawean Gresik. Pos Lanal tersebut dibangun untuk menjaga teritorial keamanan mangrove. antisipasi penyebaran narkoba, serta keamanan nelayan.
Mengingat, perairan Pulau Bawean memiliki teritorial yang cukup strategis, dengan kekayaan sumber daya alam (SDA) laut yang melimpah ruah. Untuk itu, masyarakat setempat khususnya nelayan sangat membutuhkan kehadiran prajurit TNI AL dalam menjaga kekayaan alam yang menjadi aset wilayahnya dari segala potensi ancaman dari pihak luar.
“Intinya pihak Lantamal akan membuat Pos AL di Bawean dalam rangka keamanan mangrove. antisipasi penyebaran narkoba, keamanan nelayan, dan Latamal minta lahan di Pulau Bawean. namun lahan milik Pemprov Jatim,” ungkap Ketua Komisi IV DPRD Gresik Muhammad, Kamis (5/1/2023).
Untuk itu, Komisi IV menyarankan agar Lantamal segera berkirim surat ke Gubernur Jawa Timur agar menghibahkan lahan tersebut digunakan pembangunan Pos AL sebagai pusat keamanan segala aktivitas di perairan Pulau Bawean.
“Komisi IV dan I sangat mendukung dan berharap pemerintah daerah memfasilitasi kegiatan tersebut,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Gresik Bustami Hazim menuturkan bahwa secara prinsip masyarakat Pulau Bawean sepakat dengan rencana pembangunan Pos AL tersebut. Disamping menjaga teritorial perairan, peran TNI AL bagi masyarakat sangatlah dibutuhkan.
“Tentu nantinya prajurit-prajurit TNI AL bisa sangat membantu masyarakat, dan nantinya selain menjaga teritori perairan Pulau Bawean, juga banyak kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan bersama masyarakat,” pungkasnya.
Komentar telah ditutup.
