GRESIK, Berita Utama – Setelah didalami dan dibahas oleh komisi- komisi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang mitra kerjanya, DPRD Gresik menyusun rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggujawaban (LKPj) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2022 yang telah disampaikan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani dalam Rapat Paripurna DPRD Gresik pada 30 Maret lalu.
Sektor pelayanan publik masih menjadi hal yang paling mendapat sorotan. Khususnya, realisasi program yang terjadi di lapangan.
“Banyak program yang sangat bagus. Namun, masih banyak keluhan yang dialami masyarakat,” ujar Ketua DPRD Gresik Much. Abdul Qodir kepada beritautama.co, Jum’at (28/04/2023).
Misalnya, program penjaminan kesehatan masyarakat atau Universal Health Coverge (UHC). Menurutnya, masih banyak kendala yang bersifat administratif. Bahkan, terjadi miss komunikasi antar pemangku kebijakan.
“Sehingga berdampak pada performa dalam melayani masyarakat,” ujar politisi PKB itu.
Hal tersebut juga tidak terlepas dari penempatan SDM di masing-masing bidang. Sehingga berdampak pada ketidakmampuan membuat kebijakan yang bersifat teknis.
“Harusnya berdasarkan kemampuan dan potensi. Melalui tahap asesmen dan tolak ukur lainnya,” ujarnya.
Ada capaian kinerja pelaksanaan tugas pembatuan dan penugasan yang dinilia tinggi tetapi tak sesuai target yang ditetapkan. Misalnya. indeks reformasi birokrasi yang masih berada di peringkat B berdasarkan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB). Padahal masih ada peringkat BB, A dan AA.
Terkait Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang berada di angka 7,8. Jika dibandingkan jumlah penduduk di Kabupaten Gresik masih sangat banyak warga yang saat ini masih menganggur. Bahkan jumlahnya berkisar ratusan ribu orang. Hampir dua bahkan tiga kecamatan, semua orangnya menganggur.
Padahal, faktor pengurang pengangguran adalah mensupport sektor-sektor lain yang sedang tumbuh. Misal sektor pertanian dan perikanan harus disupport agar angka pengangguran berkurang.
Pemerintah daerah juga belum sepenuhnya support terhadap keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk meningkatkan Penghasilan Asli Daerah (PAD). Sebab, tiga BUMD yang ada saat ini hampir mengalami stagnasi, itu dibuktikan dengan pengeluaran pembiayaan dengan realisasi 0 persen.
Sepanjang tahun 2022, kinerja Pemkab Gresik tidak baik-baik saja karena komposisi dan managemen dalam realiasai target pendapatan yang jelek. Yakni, komposisi pendapatan di triwulan I sebanyak 10 % dari target, kemudian 25 % di triwulan ketiga dan 30 % di triwulan ketiga serta 35 % di triwulan terakhir.
Komposisi tersebut harus diimbangi dengan progres serapan belanjanya. Jadi jangan sampai menumpuk di bulan Desember. Seharusnya komposisi prosentase realisasi target dibalik sehingga tak terjadi penumpukan bahkan tak terserap di akhir anggaran, Buktinya, belanja modal yang tidak terserap Rp 149 milyar.
Abdul Qodir mengaku, pihaknya juga masih menyusun rekomendasi lain bersama jajaran pimpinan DPRD Gresik. Baik di sektor infrastruktur, pendapatan, hingga peningkatan ekonomi.
“Untuk memaksimalkan potensi Gresik yang belum tercapai. Seluruh rekomendasi akan disampaikan melalui rapat Paripurna mendatang,” tandasnya.
Sebelumnya, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani telah menyampaikan LKPj Kepala Daerah tahun 2022 pada 30 Maret lalu. Yani mengklaim bahwa pemerintahan Gresik Baru telah mencapai 5 misi kerja dengan capaian yang memuaskan.
Penilaian capaian kinerja LKPJ sendiri, sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) 86/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
Salah satunya yakni menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif. “Pemkab Gresik berhasil memperoleh predikat B dengan capaian 92,37 persen,” jelas Yani.
Hal itu didasari oleh dua indikator kinerja sasaran pembangunan. Yakni indikator kinerja sasaran Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Indeks Inovasi Daerah. “Keduanya memiliki nilai sangat tinggi,” pungkas dia. rif/feb
Komentar telah ditutup.
