GRESIK- beritautama.co- Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) akan menjadi primadona kedepan di Kabupaten Gresik. Salah satunya, sebuah bangunan atau gedung untuk mendapat sertifikat laik fungsi (SLF) harus mendapatkan persetujuan dari Dinas Damkar.
Hanya saja, Dinas Damkar masih belum menjadi prioritas dari Pemkab Gresik. Sehingga, anggaran yang dikucurkan melalui APBD Gresik masih minim. Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Damkar Agustin Halamoan Sinaga dalam focus group discuss (FGD) dan simulasi penanganan kebakaran dini menggunakan apar (alat pemadam kebakaran) kepada perwakilan anggota DPRD Gresik, Kamis (29/09/2022).
“Dari alokasi anggaran sebesar Rp 8 miliar dalam APBD Gresik tahun 2022, mayoritas untuk gaji pegawai sebesar Rp 6 miliar,”tukas dia.
Kendati demikian, sambung Sinaga, pihaknya tidak berkecil hati dengan terus melakukan inovasi. Salah satunya, membentuk forum pemadam kebakaran dengan menggandeng perusahaan yang ada di Kabupaten Gresik dan memiliki mobil damkar. Seperti PT Petrokimia Gresik, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Karunia Alam Segar (KAS), Smelting dan lainnya.
“Jika kami total, ada 43 mobil damkar di perusahaan itu. Jadi forum kami bentuk supaya perusahaan bisa ikut andil dalam tugas pemadaman,”papar dia.
Diakui Sinaga, Damkar Gresik tidak bisa dibandingkan dengan Pemkot Surabaya yang sarana dan prasarana damkar lebih lengkap. Apalagi Dinas Damkar Gresik masih baru lahir.
“Kita bukan hanya bertugas melakukan pemadam kebakaran, tetapi rescue juga. Terakhir, ada telpon yang masuk ke kami karena atap kantor Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian ada sarang tawon liar. Padahal, jenis tawon madu dan bukan tawon vespa. Karena menganggu kenyamanan pegawai disana, kami datang dan pindahkan sarang tawon itu,”tutur dia.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Gresik Ifta Hidayati mengakui Kabupaten Gresik sangat membutuhkan sekali damkar. Hanya saja, politisi Partai Demokrat ini mengakui kalau Pemkab Gresik belum menjadikan prioritas.
“Jadi FGD ini sangat baik. Juga wadah edukasi yang bagus untuk masyarakat,”ujar dia.
Hal senada dikatakan Anggota Komisi I lainnya, Ahmad Kusrianto yang berharap ada posko damkar di setiap kecamatan. Sehingga, ketika ada kebakaran bisa cepat dilakukan pemadaman.
“Kendalanya mulai penyediaan tanah, mobil, bangun kantor dan SDM. Anggarannya minimal butuh Rp 5 miliar untuk satu kecamatan. Dan sekarang masih 3 posko dan direncanakan menjadi 4 posko. Kita tetap akan mendorong pemerintah daerah karena pemadam ini urgen,”tukas dia.
Politisi PDIP ini mengatakan, ketika rapat kerja dengan Komisi 1 DPRD Gresik, apapun yang dibutuhkan Dinas Damkar harus menyetujui. Sedangkan, urusan alokasi anggaran di realisasi atau tidak, kewenagan badan anggaran (banggar) DPRD Gresik dan Tim Anggaran (Timang) Pemkab Gresik.
“Saya berharap ada rencana tindak lanjut. Bagaimana Dinas Damkar terjun ke bawah memberi pelayanan yang baik, dan kepada anggota Dinas Damkar memberi pelatihan yang bagus,”pungkas dia.
