GRESIK, Berita Utama– Dinas Pendidikan (Disdik) Gresik mengajukan usulan tambahan untuk insentif guru pendidikan anak usia dini (PAUD) sebesar Rp 5.08 miliar dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Gresik tahun 2023. Anggaran tersebut untuk 2.112 guru PAUD se-Kabupaten Gresik.
“Kasihan nasib guru PAUD. Mereka juga guru, makanya kita akan perjuangkan untuk mendapat insentif,”ujar Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Muhammad, Rabu (09/11/2022).
Dijelaskan politisi PKB ini, Disdik Gresik juga mengajukan tambahan anggaran untuk makan minum (mamin) peserta forum grop discuss (FGD) sebesar Rp 150 juta untuk 5.000 peserta. Juga, honor bagi peserta FGD sebesar Rp 550 juta.
“Selama ini, peserta FGD di Dinas Pendidikan tidak mendapatkan honor. Kedepan, diharapkan ada honornya,”imbuh dia.
Juga, ada pengajuan anggaran untuk rehab UPT SDN 111 Gresik yang ambruk beberapa tahun yang lalu sebesar Rp 400 juta.
“Anggaran perencanaanya sudah dianggarkan dalam P-APBD 2022. Makanya di tahun 2023 nanti, diharapkan bisa dibangun,”papar dia.
Kemudian, insentif di luar dana BOS SD sebesar Rp 285 juta untuk 951 siswa. Dan insentif di luar BOS SMP sebesar Rp 734 juta untuk1.360 siswa.
Komisi IV, sambung Muhammad, akan mengawal anggaran Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) sebesar Rp 20 miliar dimana rinciannya, sebesar Rp 10 miliar dari APBD Gresik tahun 2023 dan sisanya dari APBD Propinsi Jatim.
Mereka yang akan menerima BPPDGS adalah Guru dan Murid Madrasah Diniyah (Madin), serta guru swasta SD atau MI dan SMP atau MTs non sertifikasi. Berdasarkan data Disdik yang diterima Komisi IV, jumlah murid madin calon penerima dari tingkat awwaliyah mencapai 26.970 santri. Sedangkan tingkat Wustho jumlahnya 8.698 Santri.
Sedangkan guru madin awwaliyah yang akan menerima BPPDGS jumlahnya 854 Guru, dan tingkat wustho mencapai 272 guru. Adapun guru SD swasta jumlahnya 386 orang, guru MI 1.159 guru. Sedangkan guru tingkat SMP 319 orang, sementara MTs 495 guru.
Sebelumnya, Bupati Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) ketika pelantikan kelompok kerja Bunda PAUD kecamatan se-Kabupaten Gresik (23/07/2022) menegaskan Bunda PAUD harus mengajak kepala desa (kades) dan kades harus mau terlibat menciptakan PAUD yang berkualitas.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik, M Syahrul Munir mengatakan, guru PAUD harus mendapatkan insentif. Dan pemerintahan desa bisa terlibat dalam PAUD karena penggunaan Dana Desa (DD). Namun, sangat terbatas dan minim anggarannya.
“Bayangkan, honor guru PAUD hanya Rp 150 ribu per bulan yang dianggarkan dalam DD. Untuk operasional dan insentif guru PAUD, pemerintah desa paling mengalokasikan anggaran kisaran Rp 20 juta pertahun,”tandas dia.
Seharusnya, lanjut politisi PKB ini, Pemkab Gresik mengurusi dulu kebutuhan dasar pendidikan seperti PAUD di desa. Perbaikan kualitas pendidikan PAUD sekaligus nasib guru-guru PAUD.
“Daripada memaksakan program Desa Siap yang konsepnya tidak jelas. Padahal desa-desa sudah punya website. Sedangkan dengan Desa Siap untuk biaya internet tertutup sebesar Rp 3,3 juta per bulan. Terlalu berat. Sedangkan honor guru PAUD hanya sekitar Rp 200 ribu per bulan. Kan lebih baik untuk kesejahteraan guru PAUD,”pungkas dia.
