GRESIK- beritautama.co- Jelang rencana diluncurkan Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta yang didalamnya mencover warga miskin yang sama sekali belum terdaftar dalam BPJS Kesehatan, Dinas Sosial (Dinsos) Gresik bersama Wabup Aminatun Habibah (Bu Min) bekerjasama dengan puluhan organisasi perempuan melakukan kegiatan rapat koordinasi Pemadanan Data Terpadu Kemiskinan Nasional (DTKS) untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Gresik, Jumat (30/9/2022).
Apalagi data di Badan Statistika Nasional (BPS) menunjukkan, angka kemiskinan di Kabupaten Gresik sekitar 12,42% atau 153.600 jiwa yang masih miskin dari sekitar 1.280.000 jumlah warga Gresik.
Bu Min menginginkan organisasi perempuan dapat membantu mengawal pendataan di desanya masing-masing. Pasalnya di lapangan banyak terjadi penyelewengan data antara yang miskin dengan yang tidak.
“Bantuan tersebut, kita mengacunya pada data BPS. Maka, saya dan Bu Ummi Khoiroh (Kepala Dinsos Gresik-red) butuh bantuan organisasi perempuan untuk bisa mengetahui mana yang benar-benar butuh dan tidak. Sehingga, angka kemiskinan akan cepat turun,” ujar dia.
Di bulan Oktober, lanjut dia, akan ada pendataan terpadu untuk memperbarui data kemiskinan untuk mendapatkan bantuan selama 1 tahun kedepan.
“Data DTKS ini akan menjadi acuan dalam menerima bantuan,”tandasnya.
Sedangkan Kepala Dinsos Gresik Ummi Khoiroh menyampaikan, agenda kegiatan berfokus pada program sosialisasi dari Dinsos terkait pendataan kemiskinan dan langkah dari Pemkab Gresik.
“Kita akan fokus gencar sosialisasi pendataan kemiskinan di Gresik, program PKH inklusif. Jika tidak ada halangan, pada tanggal 1 Oktober akan diluncurkan Universal Health Coverage (UHC), yang mana UHC ini untuk mencover warga miskin yang sama sekali belum terdaftar di BPJS,” ucapnya.
Kegiatan tersebut dihadiri, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Gresik Siti Qomariyah Ahmad Washil, serta 40 peserta yang tergabung dalam 30 organisasi perempuan Gresik, diantaranya PKK, Fatayat NU, IWAPI, KOPRI, dan lainnya.
