GRESIK, Berita Utama – Kendati anggaran bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) dan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) yang telah dianggarkan di APBD Gresik 2023 sempat dicoret telah dikembalikan dalam Perubahan (P-APBD) 2023, tetapi Pimpinan Cabang (PC) Persatuan Guru Nahdlatul Ulama’ (Pergunu) Gresik tidak mau Di- prank oleh Pemkab Gresik.
Untuk itu, mereka merencanakan mengadakan pertemuan dengan pemangku kebijakan untuk membahasnya persoalan tersebut. Termasuk juga isu-isu pendidikan lainnya yang ada di Kabupaten Gresik.
“Rencana kita ada pertemuan dengan pemangku kepentingan di Gresik tentang berbagai isu. Mulai dari klarifikasi rencana penghapusan atau pengurangan BOSDA dan BBDGS atau bahasa yang lain, 5 hari sekolah atau fullday, atau isu yang lainnya,” tandas Ketua PC Pergunu Gresik, Syamsul Anam kepada beritautama.co, Kamis (05/10/2023).
Sebab, Pergunu Gresik mendukungterhadap hasil putusan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama’ yang menolak kebijakan lima hari sekolah pada pertengahan September lalu.
“Saya sangat sependapat karena ada banyak hal yang perlu diperhatikan pola budaya dan pola tradisi di Indonesia,” ujar dia.
Menurutnya, ada 5 alasan yang perlu dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengkaji ulang terkait kebijakan penerapan lima hari sekolah.
“Pertama, cuaca yang ekstrim di Indonesia belum mendukung untuk belajar sehari full. Kedua, sarana dan prasarana kita masih jauh dari standar pelayanan minimal yang disyaratkan,” imbuhnya.
Ketiga, mental psikologis anak Indonesia belum disiapkan untuk belajar seharian penuh. Kemudian keempat, ada kegiatan pendidikan lain yang berupa pendidikan Agama dalam konsep TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur’an) atau Madin (Madrasah Diniyah) yang perlu tetap dipikirkan, sebab dilakukan sepulang dari sekolah formal.
“Kami berharap agar semua bisa berjalan secara beriringan baik pendidikan formal maupun keagamaan,”pungkas dia.
Komentar telah ditutup.
