GRESIK, Berita Utama – Pro dan kontra pemilu sistem proporsional tertutup atau terbuka yang saat ini tengah dibahas oleh Mahkamah Konstitusi (MK) mendapat berbagai tanggapan dari sejumlah partai politik (Parpol) pemegang kursi parlemen di Kabupaten Gresik.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Gresik, dr. Asluchul Alif mengemukakan lebih memilih pemilu dengan sistem proporsional terbuka. Alasannya, para calon legislatif (Caleg) yang diusung partai akan lebih sportif atau fair dalam berkontestasi pada Pileg 2024 mendatang.
“Lebih suka terbuka sebab dari seluruh calon yang dicalonkan partai berkompetisi dengan fair play karena suara terbanyak itu yang jadi,” ujarnya kepada beritautama.co, Sabtu (8/4/2023).
Menurutnya, proporsional tertutup tidak bisa menjadi satu-satunya indikator sistem pemilu yang dapat meminimalisir politik uang. Hal tersebut kembali kepada cara yang diterapkan masing-masing individu calon legislatif untuk meyakinkan masyarakat.
“Jika sudut pandang politik uang, maka kembali ke pribadi calonnya dalam meyakinkan pemilih, suara satu kursi itu, totalnya tetap. Jika masyarakat masih berharap ada politik uang itu hanya berpindah saja dari seluruh caleg di dapil itu ke caleg nomor urut pertama dan angkanya jadi besar. Tapi totalnya akan sama untuk mendapatkan kursi partai tersebut,” terang dia.
Meski demikian, Alif optimis bahwa penerapan sistem pemilu baik proporsional tertutup maupun terbuka tidak akan mempengaruhi target perolehan kursi Gerindra Gresik pada kontestasi pemilihan legislatif 2024.
“Insya Allah tidak berpengaruh dengan jumlah kursi 8 saat ini karena Gerindra Gresik punya incumbent banyak,” tegas dia.
Sementara Ketua DPC PKB Gresik Muvh Abdul Qodir berpendapat bahwa pemilu dengan sistem proporsional terbuka dan tertutup masing-masing memiliki sisi positif dan negatif. Namun bagi dia, sistem pemilu dengan proporsional terbuka dinilai lebih baik dalam hal aturan dan penegakannya.
“Contoh konkrit sisi negatif dari sistem terbuka adalah masifnya money politik (politik uang, red), tapi kalau aturan dan penegakanya dilaksanakan betul dengan ancaman diskualifikasi misalnya saya masih menganggap bahwa sistem proporsional terbuka lebih baik,” kata Qodir
Hal senada dikatakan Ketua DPC Partai Demokrat Gresik Supriyanto menandaskan, secara garis kebijakan partai berlambang bintang mercy lebih memperjuangkan pemilu dengan sistem proporsional terbuka. Sebab faktanya, publik atau masyarakat lebih menghendaki sistem tersebut diterapkan dalam Pileg 2024.
“Garis kebijakkan partai demokrat adalah memperjuangkan Proporsional terbuka, karena lebih fair dan sesuai dengan keinginan rakyat,” tegasnya.
Mengenai pemilu dengan sitem tertutup dapat memimalisir politik uang, Supri justru menilai belum sepenuhnya menjadi jaminan. Bahkan, dia menilai sistem pemilu dengan proporsional tertutup saat ini sudah tidak lagi relevan untuk diberlakukan.
“Apa ada jaminan politik uang akan hilang kalo proporsional tertutup diberlakukan, kompetisi yang fair adalah roh dari pemilu, dan selama mental politik kita tidak berubah, gak akan efektif,” beber dia.
Sedangkan menurut Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Gresik Ahmad Nur Hamim,secara substansial sistem proporsional terbuka jauh lebih bagus dengan catatan memenuhi beberapa aspek.
“Pertama penegakan hukum secara tegas dan sanksi. Kedua pola kesadaran masyarakat dlm menunaikan hak konstitusional dibarengi dengan kemampuan pada pilihan yang berdasarkan hati nurani bukan pragmatisme dan apatisme. Ketiga ongkos politik menjadi beban negara,” katanya.
Mengenai politik uang, Nur Hamim menilai bahwa hal tersebut tidak bisa serta merta diminimalisir hanya dengan mengubah sistem pemilu. Tetapi juga mempertegas penegakan hukum dan konstitusi terkait sanksi bagi pemberi maupun penerima.
“Kata kuncinya penegakan konstitusi yang tegas berikut sanksinya (yang memberi dan menerima) di hukum implementasinya ada komisi pemberantasan money politik demokrasi,” imbuhnya.
Sedangkan Ketua DPC PDI-P Gresik Mujib Riduan lebih memilih menunggu hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Bagi dia, PDI-P siap menghadapi pemilu dengan sistem apapun, baik proporsional tertutup maupun terbuka.
“Ditunggu aja keputusan MK, tertutup atau terbuka kita sebagai petugas partai harus siap,” ucapnya.
Mujib meyakini bahwa kinerja maksimal para kader partai yang duduk di DPRD sebagai wakil rakyat akan menjadi penentu perolehan kursi pada kontestasi pemilu legislatif.
“Kalau kita tunjukkan kinerja kita sebagai anggota DPRD baik, pasti masyarakat menilai baik, begitu juga partai dengan proporsional tertutup akan kita siapkan caleg-caleg yang potensial baik dari internal partai kita maupun caleg dari external,” pungkasnya.
Komentar telah ditutup.
