GRESIK, Berita Utama- PT Petrokimia Gresik (PG) siap mendukung program Percepatan Tanam dengan menyiapkan pupuk bersubsidi sesuai dengan regulasi yang diatur pemerintah. Program Percepatan Tanam dengan menyediakan stok pupuk bersubsidi nasional sebanyak 319.207 ton.
Dari stok ratusan ribu ton tersebut, terdiri dari pupuk bersubsidi Urea sebanyak 71.922 ton atau setara 186 persen dari ketentuan minimum yang diatur Pemerintah dan NPK sebanyak 247.285 ton atau 185 persen dari ketentuan.
Direktur Operasi dan Produksi Petrokimia Gresik, Digna Jatiningsih memastikan bahwa pupuk bersubsidi akan disalurkan kepada petani sesuai dengan regulasi Pemerintah. Adapun petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi harus memenuhi kriteria yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022, yaitu wajib tergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (SIMLUHTAN), dan menggarap lahan maksimal dua hektare.
“Selain itu, komoditas strategis yang berhak menerima subsidi pupuk, antara lain padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, tebu, dan kakao,” ungkapnya dalam siaran persnya, Sabtu (25/11/2023).
Adapun sebagai komitmen perusahaan untuk meningkatkan produktivitas pertanian nasional, PG juga menjalankan program Makmur yang merupakan ekosistem pertanian dari hulu hingga hilir dengan mengolaborasikan antara petani, perbankan, lembaga asuransi dan offtaker. Hingga Oktober 2023, Petrokimia Gresik telah menjalankan program Makmur di lahan seluas 126.044 Ha dan melibatkan 30.212 petani dari berbagai komoditas.
“Program Makmur menjadikan petani semakin mandiri, karena pupuk yang digunakan adalah nonsubsidi. Produktivitasnya pun meningkat,” tandas dia.
Program Percepatan Tanam adalah mendorong petani untuk melakukan penanaman padi segera setelah dilakukan panen. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas padi nasional menuju swasembada beras.Karena pangan identik dengan ketahanan negara.
Indonesia pernah swasembada beras sempurna pada tahun 2017, 2019 dan 2020. Sementara di era Presiden Soeharto tahun 1984, Indonesia juga pernah mendapatkan penghargaan dari Food and Agriculture Organisation (FAO), karena swasembada beras. Namun, masih mengimpor 10 persen dari kebutuhan. Padahal saat itu penduduk Indonesia baru 100 juta jiwa lebih.
Ddi zaman Presiden Jokowi jumlah penduduk Indonesia sudah dua kali lipat dan bisa swasembada sempurna, atau nol impor. Dan Jawa Timur penyuplai nomor satu Indonesia.
Komentar telah ditutup.
