GRESIK, Berita Utama- Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Gresik menilai ada kesalahan terbesar pemerintahan yakni eksekutif dan legislatif yang masih memperlakukan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Giri Tirta sebagaimana organisasi perangkat daerah (OPD).
“ Harusnya, Perumda Giri Tirta tetap dipandang sebagai lembaga bisnis yang setiap penyertaan modalnya wajib dilampiri business plan yang menjelaskan detail rencana dan profitabilitas atas penyertaan modal yang dikucurkan agar bisa dipastikan kenaikan nilai investasi sekaligus liquiditas perusahaan. Jangan sampai Perumda Giri Tirta collapse hanya karena salah dalam tata kelola perusahaan,”ujar Bustami Hazim yang membacakan pemandangan umum (PU) F-PKB terkait usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Perubahan Modal Dasar dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Giri Tirta, dalam rapat paripurna, Rabu (02/11/2022).
Ditambahkan, perlu ditetapkan sistem pengawasan pelaksanaan penyertaan secara berkelanjutan dan intensif agar tidak lagi terjadi pengalihan anggaran apalagi penyelewengan. Sebab, sangat merugikan keuangan daerah sekaligus merugikan kepentingan rakyat.
“ Oleh karena itu, terhadap Ranperda ini secara prinsip kami FPKB mendukung. Namun sebelum perubahan perda ini, pemerintah perlu membuat business plan dan kajian akademik serta dilakukan perhitungan secara matang terlebih dahulu. Karena pasal per pasal di dalam perda ini disusun secara rigid agar kegiatan tersebut bisa dilaksanakan dengan baik demi terciptanya pelayanan yang memenuhi standar kesehatan dan demi terciptanya perbaikan jaringan dan kualitas air di Kabupaten Gresik,”urai dia.
Diterangkan, Perda Nomor 09 Tahun 2021 dibuat dalam rangka memacu kinerja Perumda Giri Tirta yang pada saat itu mengalami tingkat kebocoran (NRW) yang luar biasa yakni menyentuh angka 40%. Dan pelayanan terhadap masyarakat sangat kurang baik dan keuangan perusahaan dalam posisi merugi.
Di samping itu, terdapat permasalahan pengelolaan manajemen yang kurang baik dan tidak tersedianya perencanaan jangkah menengah berupa business plan. Sehingga pada akhirnya, dalam Perda penyertaan modal tersebut juga mencantumkan secara detail nominal anggaran penyertaan modal beserta rincian kegiatannya.
“Namun ketika hendak direalisasi, ternyata kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan karena ketidaksesuaian nominal perencanaan dengan kebutuhan riil. Mengingat hasil pelaksanaan Perda penyertaan modal PT Giri Tirta tidak terlaksana dengan baik bahkan ada indikasi penyelewengan sampai menjadi atensi pihak APH,”pungkas dia.
