Lindungi Industri Tekstil Lokal, MenkopUKM dan Mendag Sepakat Berantas Impor Pakaian Bekas Ilegal

Beritautama.co - Maret 27, 2023
Lindungi Industri Tekstil Lokal, MenkopUKM dan Mendag Sepakat Berantas Impor Pakaian Bekas Ilegal
LANGKAH. Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki bersama Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyepakati langkah-langkah pemberantasan impor pakaian bekas ilegal - (Beritautama.co)
|
Editor

NASIONAL, Berita Utama – Dalam rangka melindungi industri dan UMKM tekstil, pakaian jadi, dan alas kaki dalam negeri,  Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki bersama Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyepakati langkah-langkah pemberantasan impor pakaian bekas ilegal,

Kesepakatannya mencakup upaya menutup keran impor pakaian bekas mulai dari hulu yakni para penyelundup yang merupakan importir atau produsen pakaian bekas impor ilegal. Serta melakukan pembatasan impor di lapangan atau restriksi bagi para pedagang yang menjual pakaian bekas impor ilegal.

“Kami dapat instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) demi kepentingan melindungi produsen UMKM dan produk tekstil salah satunya dengan memberantas impor ilegal pakaian bekas yang sudah dimulai dari Kemenkeu, Kemendag, maupun Kepolisian karena masuk dalam perdagangan ilegal,” kata MenKopUKM Teten Masduki bersama Mendag Zulkifli Hasan dalam siaran persnya di laman kemendag.go.id, Senin (27/3/2023).

Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Keuangan akan berkoordinasi dengan Kepolisian untuk menutup impor pakaian bekas di hulu, sampai ke pelabuhan-pelabuhan kecil yang sering digunakan oleh para penyelundup, termasuk gudang-gudang penampungan kemudian menuntut sanksi/hukuman maksimal bagi importir gelap tersebut.

Sejatinya, pelarangan impor pakaian bekas ini bukan hal yang baru. Tapi sudah diterapkan sejak tahun 2015 melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Menteri Teten menegaskan, bagi pedagang yang sudah telanjur mengambil barang dan menjual pakaian bekas impor ilegal, masih diberikan tenggat waktu dan diperbolehkan untuk menjual sisanya. Namun, pihaknya bersama Kemendag menindak tegas atau memberantas kegiatan ilegal dari sisi penyelundup atau importir ilegal.

Pihaknya bersama Mendag menyiapkan langkah restriksi atas masuknya produk impor, sehingga produk dalam negeri tak terganggu produk impor.

“Saat ini, unrecorded impor termasuk impor ilegal pakaian dan alas kaki ilegal jumlahnya sangat besar rata-rata 31 persen dari total pasar domestik, tidak terlalu jauh berbeda dengan impor pakaian dan alas kaki legal sebesar 41 persen,” katanya.

Untuk itu, kata MenKopUKM, perlu juga adanya literasi kepada konsumen dalam melindungi produk dalam negeri, sekaligus mengetahui risiko hukum dalam menjual pakaian bekas impor ilegal.

“Pakaian bekas impor ilegal ini, beda dengan penindakan penyelundupan narkoba. Apalagi sekarang ini bulan puasa, mereka (pedagang pakaian bekas impor ilegal) harus mencari rezeki dan ada kompromi di situ,” ujarnya.

Pihaknya juga berkomitmen memperketat dampak selundupan dari pakaian bekas tersebut. Bagaimana pun industri pakaian dalam negeri tak bisa bersaing, mengingat pakaian bekas impor ilegal ini masuk sebagai sampah karena tidak dikenakan pajak dan sebagainya.

Di semua negara kata Teten, bakal melindungi negaranya dari setiap barang yang masuk melalui berbagai aturan. Ia mencontohkan seperti industri kelapa sawit Indonesia yang banyak dijegal untuk bisa diekspor. Begitu juga dengan koperasi ekspor Indonesia ke Eropa dan Amerika Serikat yang harus memenuhi 21 sertifikasi, di mana 3 diantaranya harus dilakukan review setiap enam bulan sekali.

Hal senada disampaikan Mendag Zulkifli Hasan yang menyatakan pihaknya kembali akan melakukan pemusnahan sekitar 7000 bal atau karung pakaian bekas impor senilai Rp80 miliar hasil pengawasan bersama yang dilakukan Kepolisian RI, Bea Cukai Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perdagangan.  Ditegaskan, pemerintah melarang impor pakaian bekas kecuali yang sudah diatur dan memenuhi unsur kelayakan dan sebagainya.

”Secara umum tidak boleh kecuali yang dipersyarakatan. Yang kita berantas itu sedelundupan ilegal yang lewat jalan tikus. Nah itu yang disita dan dimusnahkan, antara lain pakaian bekas. Pedagangnya bagaimana? Kalau ilegalnya sudah diberantas, nanti pedagangnya kan tidak akan jualan. Karena pedagang kalau musim durian jualan durian, kalau musim duku jualan duku. Semua yang kami lakukan demi melindungi industri dan UMKM dalam negeri,” ucap dia.

Mendag Zulkifli Hasan  menegaskan, Kemendag bersama Kemenkominfo juga akan memonitor dan melarang konten serta penjualan produk pakaian bekas impor ilegal di platform digital (media sosial, socio commerce, dan e-commerce).

“Penyelundup ini yang perlu ditindaklanjuti. Kalau di media sosial itu masih ada penjualan pakaian bekas impor ilegal itu kebanyakan per orangan. Pada prinsipnya, dagang barang bekas boleh, dari dulu juga sudah ada. Yang tidak boleh itu ilegalnya,” ujar Mendag Zulkifli Hasan.

Tinggalkan Komentar

Terkini Lainnya

DPRD Gresik Siapkan Regulasi Penuhi Kebutuhan Perumahan yang Layak dan Terjangkau

DPRD Gresik Siapkan Regulasi Penuhi Kebutuhan Perumahan yang Layak dan Terjangkau

Berita   Daerah   Sorotan
DPRD Gresik Tawarkan Berbagai Skema dan Formula Solusi di Mengare

DPRD Gresik Tawarkan Berbagai Skema dan Formula Solusi di Mengare

Berita   Daerah   Headline   Pemerintah   Sorotan
Minibus Seruduk Truk di Gresik, 8 Orang Luka

Minibus Seruduk Truk di Gresik, 8 Orang Luka

Berita   Daerah   Hukum   Sorotan
Asyiknya Ngopi Santai Sambil Mancing di Taman Wisata Edukasi Al-Hambra

Asyiknya Ngopi Santai Sambil Mancing di Taman Wisata Edukasi Al-Hambra

Berita   Daerah   Sorotan
Wabup Gresik Berharap Kantor Ranting NU Sembayat Jadi Solusi Persoalan Nahdliyyin

Wabup Gresik Berharap Kantor Ranting NU Sembayat Jadi Solusi Persoalan Nahdliyyin

Berita   Daerah   Sorotan
Sepakat Masukan Dewan, PT Gresik Migas Akuisisi SPDN Campurrejo

Sepakat Masukan Dewan, PT Gresik Migas Akuisisi SPDN Campurrejo

Berita   Daerah   Ekonomi   Headline   Pemerintah   Sorotan
Bawaslu Gresik Rekrut Calon Panwascam di Pilkada 2024

Bawaslu Gresik Rekrut Calon Panwascam di Pilkada 2024

Berita   Daerah   Pemerintah   Sorotan
Perkuat Kerjasama dengan Perusahaan Jasa Pengamanan, BRI Surabaya HR Muhammad Gathering Bareng ABUJAPI

Perkuat Kerjasama dengan Perusahaan Jasa Pengamanan, BRI Surabaya HR Muhammad Gathering Bareng ABUJAPI

Berita   Ekonomi   Sorotan
Perbesar Kekuatan, Asluchul Alif  Daftar Cabup di Partai Demokrat Gresik

Perbesar Kekuatan, Asluchul Alif Daftar Cabup di Partai Demokrat Gresik

Berita   Daerah   Sorotan
Sepanjang 2023, SIG Gunakan Bahan Bakar Alternatif  559 Ribu Ton

Sepanjang 2023, SIG Gunakan Bahan Bakar Alternatif 559 Ribu Ton

Berita   Ekonomi   Nasional   Sorotan
Perumda Giri Tirta Kehilangan Air Sebanyak 21 Juta Meter Kubik, Komisi II DPRD Gresik : Bupati Bisa Lengser Akibat Isu Air !

Perumda Giri Tirta Kehilangan Air Sebanyak 21 Juta Meter Kubik, Komisi II DPRD Gresik : Bupati Bisa Lengser Akibat Isu Air !

Berita   Daerah   Ekonomi   Headline   Pemerintah   Sorotan
Masyarakat Gresik Serbu Pendaftaran Calon PPK untuk Pilkada 2024

Masyarakat Gresik Serbu Pendaftaran Calon PPK untuk Pilkada 2024

Berita   Daerah   Pemerintah   Sorotan
Bupati Gus Yani Minta Kades Tak Halangi Paslon Bupati Kampanye di Desa

Bupati Gus Yani Minta Kades Tak Halangi Paslon Bupati Kampanye di Desa

Berita   Daerah   Pemerintah   Sorotan
hari-santri-2023 hamdi-nu