GRESIK, Berita Utama- Krisis fiscal daerah yang terjadi di tahun 2023 ini, diestimasikan semakin memburuk di tahun 2024 mendatang. Hal tersebut tercermin dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD) Gresik yang tengah dibahas oleh badan anggaran (Banggar) DPRD Gresik dan tim anggaran (Timang) Pemkab Gresik.
“Kalau di APBD Gresik tahun 2023, deficit diperkirakan mencapai sebesar Rp 300 miliar karena target pendapatan asli daerah (PAD) tak terealisasi, maka pada tahun 2024 diestimasikan melonjak menjadi sebesar Rp 400 miliar,”ujar Anggota Banggar DPRD Gresik, M Syahrul Munir dengan nada serius setelah rapat anggaran, Senin (09/10/2023).
Bahkan, lanjut ketua F-PKB DPRD Gresik ini, Pemkab Gresik dalam dokumen R-APBD Gresik tahun 2024, telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 75 miliar untuk pembayaran proyek yang dikerjakan pada tahun 2023.
“Celakanya, tak ada solusi cerdas yang diambil untuk menutup deficit di tahun 2024. Tetapi, solusinya melalui hutang daerah,”papar dia.
Tak pelak, sambung Syahrul, rapat anggaran terpaksa deadlock. Sebab, banggar DPRD Gresik meminta agar Timang Pemkab Gresik segera melakukan rasionalisasi pendapatan daerah untuk mengetahui potensi riil pendapatan daerah yang berasal dari PAD maupun dana transfer.
“Juga, tidak jelas. Rencana hutang daerah digunakan untuk apa saja?. Makanya, kita minta detail rencana penggunaannya,’imbuh dia.
Hal senada dikatakan Anggota Banggar lainnya, Moh Syafi’ AM. Menurutnya, PAD dalam Perubahan APBD (P-APBD) 2023 yang ditarget sebesar Rp 1,5 triliun. Potensi riilnya masih mencapai angka Rp 1,2 triliun. Realisasinya masih sebesar Rp 800 miliar.
“Dengan waktu kurang dari tiga bulan ke depan masih membutuhkan sekitar Rp 700 miliar. Sedangkan potensi yang bisa direalisasikan hanya sebesar Rp 500 miliar. Sudah kelihatan bakal loss atau deficit sekitar Rp 300 milliar di tahun 2023 ini,”ucap dia.
Dengan kondisi ini, maka program infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Gresik akan menyulitkan. Banyak pekerjaan yang tak terbayar sehingga Pemkab Gresik hutang ke kontraktor.
“Hal ini dapat memberikan dampak negatif pada APBD 2024, yang akan terbebani oleh pembayaran hutang tahun 2023,” jelasnya.
Di sisi lain, banyak potensi PAD dari pajak dan retribusi daerah yang jeblok karena target dan realisasi jeblok. Seperti retribusi dari izin mendirikan bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Dari target pendapatan sebesar Rp 185 miliar, namun realitanya masih mencapai angka Rp 35 miliar.
“Potensi hilangnya PAD dari retribusi IMB atau PBG sebesar Rp 150 miliar,” kata dia.
Begitu juga dengan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang tak bisa teralisasi sesuai target. Kondisi tersebut terjadi sejak tahun 2022. Bahkan, tidak ada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa), sehingga pada tahun 2023 tidak dapat memanfaatkan Silpa sama sekali.
“Jelas akan terbebani belanja-belanja yang terhutang,” tandasnya. Sebelumnya, Wakil Bupati Aminatun Habibah yang menyampaikan nota rancangan APBD Gresik tahun 2024 dalam rapat paripurna di DPRD Gresik menjelaskan, pendapatan daerah diperkirakan mencapai sebesar Rp 3, 636 triliun dan belanja daerah dialokasikan Rp 3, 605. Sehingga, ada politik anggaran pada APBD Gresik tahun 2024 dijadikan surplus.
Komentar telah ditutup.
