GRESIK, Berita Utama – Balai Latihan Kerja (BLK) di Gresik kondisinya masih memprihatinkan lantaran kurang diurusi dengan baik oleh Pemkab Gresik. Padahal, M. Dafiq Romadlon, perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemenaker RI) mengklaim yang mengusahakan untuk memberdayakannya sekitar 5 tahun silam.
Keberadaan BLK menjadi penting karena saat ini, ijazah sebagai tanda kelulusan dari bangku sekolah atau perkuliahan tidak menjamin para pemuda bisa mendapatkan pekerjaan dengan mudah. Utamanya, bidang pekerjaan yang membutuhkan kompetensi keterampilan dan keahlian dengan standarisasi untuk memenuhi prasyaratan beserta kebutuhan yang diberlakukan oleh perusahaan.
“Sekarang yang dibutuhkan bukan hanya lulusannya apa, tetapi apa kompetensi yang dimiliki. Ijasah memang penting. Tapi sertifikat pendamping berupa kompetensi keahlian tertentu itu juga sangat penting,” kata pegawai di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Sidoarjo dibawah naungan Kemenaker RI yang menjadi salah satu narasumber dalam seminar industri yang diinisiasi oleh Karang Taruna (Kartar) Kerabat Desa Bedanten, Kecamatan Bungah, Kamis (17/11/2022).
Merespon soratan tajam itu, Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir yang juga hadir sebagai narasumber menyatakan, keberadaan BLK Gresik yang tidak terurus merupakan insiden kecelakaan.
“Setiap kali kami mengusulkan anggaran selalu tidak ada respon positif. Karena apa? Penguasanya (kala itu-red) mindsetnya yang harus diubah, sebagai makelaran tanah. Jadi penguasa kita di Gresik (kala itu-red), mindset sebagai makelar tanah, masih banyak daripada mendistribusikan tenaga kerja lokal. Akhirnya apa? BLK ini tidak diurus,” kata dia.
Qodir yang sudah menjadi anggota DPRD Gresik 3 periode mengaku sejak 5 hingga 10 tahun yang lalu sudah mengingat kalau Kabupaten Gresik merupakan daerah industri. Faktanya, tidak punya BLK kompetitif daripada BLK yang ada di daerah lainnya.
“Nanti di tahun 2023, ada alokasi anggaran untuk revitalisasi BLK beserta sarana dan pra sarana. Butuhnya berapa, nanti kita usahakan,” imbuh dia.
Untuk sementara ini, sambung politisi PKB ini, sudah pernah dilaksanakan pelatihan dan sertifikasi secara mandiri.
“Ketika BLK kita tidak memadai, ketika tata kelola pendidikan kita tidak match dengan dunia industri, maka hari ini yang bisa kita lakukan adalah memberdayakan BLK mandiri yang disebut dengan BLK Komunitas,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Gresik M Syahrul Munir yang turut hadir dalam diskusi menyayangkan ketidakhadiran dari pihak PT. Freeport dalam diskusi tersebut.
“Secara geografis. Desa Bedanten ini, ternyata sebagian besar atau kecil tanahnya ini ternyata masuk di wilayah Freeport. Tepatnya di JIIPE. Ini menjadi ring satu yang punya hak penuh untuk diprioritaskan terserap tenaga kerja lokal di lingkungan JIPE,” terangnya.
Apabila serapan tenaga lokal rendah, lanjut dia, beberapa perusahaan yang berada di kawasan industri khusus JIIPE perlu diberikan tekanan.
“Misalnya serapannya rendah, ya perlu kita gedor. Itu menjadi rencana, tapi dari pihak Freeportnya tidak hadir,” ujarnya.
