GRESIK, Berita Utama –Pondok pesantren (Ponpes) memiliki kontribusi besar di bidang pendidikan. Sehingga, tidak perlu berkecil hati, bahkan minder bagi yang tidak memiliki Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau hanya memiliki lembaga pendidikan diniyah maupun lembaga formal aliyah.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir saat mengisi Dialog Dunia Kerja dan Ketenagakerjaan sekaligus penyerahan sertifikat peserta yang telah lulus dalam pelatihan angkatan ke-II di Balai Latihan Kerja (BLK) Ponpes Al Ishlah, Desa Bungah, Kecamatan Bungah, Rabu (23/11/2022).
Menurutnya, kualitas maupun daya saing pendidikan di pondok pesantren tidak kalah dengan lembaga formal lainnya. Apalagi, saat ini telah ada Undang-Undang (UU) nomor 19 tahun 2019 yang mengatur terkait penyelenggaraan pendidikan formal pesantren.
“Tak perlu tidak PD (percaya diri-red) kalau tidak punya SMK, karena kita punya UU pesantren. Maka dari itu, kita mendukung penuh keberadaan BLK Komunitas di pesantren, apalagi disini pendidikan formalisanya aliyah tapi BLK berjalan dengan baik,” kata Qodir.
Ketua DPC PKB Gresik itu menyebut, Kabupaten Gresik sudah saatnya harus konsentrasi terhadap serapan tenaga kerja di tengah tumbuh pesatnya basis industri. Faktanya, tingkat investasi yang tinggi justru tidak berbanding lurus dengan serapan tenaga kerja lokal.
“Itulah sebabnya kami menginisiasi peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang perlindungan tenaga kerja lokal. Bahwa perda tersebut bisa memproteksi potensi-potensi masyarakat lokal agar bisa menjadi prioritas di dunia industri tang berdiri di Kabupaten Gresik,” tegas dia.
Disamping itu, Abdul Qodir berharap agar masyarakat Gresik dapat mengambil peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan dari keberadaan industri di sekitar mereka. Tidak hanya terkait serapan tenaga kerja, tetapi juga kemitraan-kemitraan lainnya.
“Contoh saja di kawasan JIIPE (Java International Integrated Port and Estate-red) itu kan banyak tenand-tenand yang luar biasa. Jadi jangan hanya bicara soal smelter PT Freeport Indonesia saja, tetapi juga banyak industri lain, dan juga peluang-peluang yang bisa dijadikan kemitraan,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur BLK Ponpes Al Islah, Muhammad Nur Makky menyatakan, pelatihan ketenagakerjaan ini digelar selama 40 hari dengan jumlah 240 jam pertemuan materi. Total saat ini telah ada 32 peserta yang lulus pelatihan angkatan I dan II.
“Pelatihan ini berlangsung dengan total 240 jam pertemuan, dimulai 29 September 2022 lalu. Semoga pelatihan ini menjadi bekal para peserta untuk bekerja,” ucapnya.
Gus Makky, demikian sapaan akrab Muhammad Nur Makky, mengungkapkan bahwa PR besar selanjutnya adalah bagaimana mengoptimalkan pendistribusian para peserta yang telah lulus pelatihan agar bisa segera mendapatkan pekerjaan di perusahaan sesuai bidang masing-masing.
“Menjadi keresahan kami, para peserta pelatihan outputnya nanti mau dibawa kemana? Agar pelatihan ini tidak hanya sekedar seremoni saja, tetapi juga ada langkah kongkrit untuk mengantarkan para peserta bisa bekerja di perusahaan sesuai kapasitas dan kapabilitas yang sudah didapatkan selama pelatihan,” terang dia.
Acara tersebut juga dihadiri Anggota Komisi II DPRD Gresik Syahrul Munir, Kabid Pelatihan Disnaker Gresik Diah Prasasti Saptorini, Humas JIIPE dari PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS), Mifti Haris, Camat Bungah Munir, Forkopimcam Bungah meliputi Polsek dan Koramil, Pengasuh Ponpes Al Ishlah KH. Ahmad Thohawi Hadin, sejumlah tokoh masyarakat, serta puluhan siswa-siswi SMP Al Ikhlas Bungah.
