NASIONAL, Berita Utama — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Japan International Cooperation Agency (JICA) terus memperkuat kualitas dan pelindungan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Jepang.
Penguatan tersebut menjadi bagian dari JICA–Kemnaker Final Activity Sharing Seminar bertajuk “Overview of Kemnaker and JICA Cooperation Framework and Achievements 2023–2026” di Jakarta, Senin (24/8/2026).
Forum tersebut menjadi momentum untuk melihat capaian kegiatan selama 2023–2026 sekaligus mengidentifikasi pembelajaran dan kebutuhan pengembangan ke depan.
Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi mengatakan, berbagai capaian kegiatan selama 2023–2026 memberikan pembelajaran penting dalam meningkatkan kualitas penyiapan tenaga kerja Indonesia ke Jepang.
Menurutnya, peningkatan mobilitas tenaga kerja perlu diiringi kesiapan kompetensi dan pelindungan pekerja.
“Keberhasilan kerja sama ini tidak boleh hanya diukur dari angka statistik penempatan tenaga kerja semata. Yang terpenting adalah menggeser paradigma dari sekadar penempatan tenaga kerja menjadi kemitraan pengembangan SDM yang memberikan pelindungan secara menyeluruh,” ujar Cris dalam siaran persnya.
Kebutuhan tersebut semakin penting seiring meningkatnya jumlah peserta pada sejumlah skema mobilitas tenaga kerja Indonesia ke Jepang. Pada Technical Intern Training Program (TITP), jumlah peserta meningkat dari 43.145 orang pada 2022 menjadi 124.967 orang pada 2025. Sementara itu, peserta Specified Skilled Worker (SSW) bertambah dari 12.634 orang menjadi 86.955 orang pada periode yang sama.
Untuk memastikan peningkatan jumlah tersebut diikuti kesiapan yang baik, dilakukan survei infrastruktur terhadap 21 fasilitas BBPVP/BPVP. Survei tersebut bertujuan memastikan fasilitas pelatihan mampu menduk ung pembekalan calon pekerja sebelum berangkat ke Jepang.
Penguatan kapasitas instruktur juga menjadi bagian dari kegiatan. Sebanyak 200 instruktur dari tujuh lembaga pelatihan mengikuti peningkatan kemampuan bahasa Jepang. Sementara itu, 48 instruktur balai vokasi mengikuti Training of Trainers (ToT).
Calon pekerja juga dibekali bahasa, budaya, etika, kedisiplinan, dan kebiasaan di lingkungan kerja Jepang. Informasi mengenai migrasi diberikan melalui Migrant Literacy Workshop di sembilan daerah, mulai dari tahap persiapan, masa bekerja, hingga kepulangan.
Penyesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri di Jepang juga dilakukan melalui pendekatan demand-driven.
Kegiatan tersebut mencakup penyusunan SSW Output Matrix pada 16 bidang serta pembangunan jejaring dengan pemerintah daerah di Prefektur Miyagi, Mie, Ehime, Kagawa, Miyazaki, Yamaguchi, dan Kumamoto.
Pengalaman pekerja setelah kembali ke Indonesia turut menjadi perhatian. Sebanyak 100 studi kasus alumni pemagangan disusun untuk mendokumentasikan pengalaman kerja, perjalanan karier, serta peluang usaha setelah menyelesaikan program di Jepang.
Cris menegaskan, peningkatan jumlah keberangkatan harus diikuti dengan peningkatan kualitas dan pelindungan pekerja.
Tingginya jumlah keberangkatan belum dapat dijadikan ukuran keberhasilan apabila tidak disertai kompetensi yang sesuai, informasi yang cukup, pemahaman terhadap lingkungan kerja, serta jaminan pelindungan bagi pekerja.
Hasil kegiatan selama periode 2023–2026 juga menjadi bahan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan berikutnya, termasuk penyesuaian kurikulum pelatihan dengan kebutuhan industri di berbagai prefektur Jepang. Materi bahasa, budaya kerja, dan informasi ketenagakerjaan juga dapat terus dikembangkan agar tenaga kerja Indonesia semakin siap bekerja di Jepang.
Kebutuhan setiap wilayah juga menjadi pertimbangan dalam pengembangan jejaring dengan pemerintah daerah dan pemberi kerja di Jepang. De ngan demikian, penyiapan tenaga kerja Indonesia dapat semakin efektif dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
“Kami optimistis sinergi ketenagakerjaan Indonesia-Jepang akan terus berkembang menjadi kemitraan yang semakin strategis, konkret, dan berdampak luas bagi kemajuan bersama,” pungkas Cris.
Komentar telah ditutup.
