GRESIK, Berita Utama– Jadwal kegiatan kedewanan yang sudah disusun Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Gresik menjadi kacau imbas dari krisis fiscal daerah pada APBD Gresik tahun 2023. Mulai dari kegiatan kunjungan kerja luar daerah (KKLD) hingga sosialisasi peraturan daerah (perda). Sehingga, Banmus DPRD Gresik harus mengubah jadwal kegiatan.
“Karena tidak ada uang yang tersedia. Padahal, sudah dianggarkan dalam APBD 2023,”ungkap Anggota Banmus DPRD Gresik, Sujono setelah rapat Banmus, Senin (16/10/2023).
Dicontohkan, anggaran untuk kegiatan KKLD bagi seluruh anggota komisi di DPRD Gresik berkisar sebesar Rp 180 juta. Setelah dicek ketersediaan dana di sekretriat DPRD (Sekwan) Gresik, ternyata persediaan uang cash tak mencukupi.
“Adanya hanya sebesar Rp 70 juta. Sedangkan Sekwan mengajukan pencairan anggaran dewan ke BPPKAD (Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah-red) Gresik, tidak ada uang,”terang dia.
Dampak dari krisis finansial daerah, sambung Sujono, beberapa kegiatan kedewanan masih belum ada kepastian. Karena menunggu BPPKAD Gresik ketika ada uang masuk ke daerah, baru kegiatan bisa berjalan.
“Kegiatan sosialisasi perda, juga belum jelas. Yang disiapkan antisipasi kegiatan kedewanan untuk kegiatan di luar kantor yakni finalisasi pembahasan R-APBD Gresik 2024 dan sinkronisasi pokir dewan tahun 2025,”papar dia.
Hal senada dikatakan oleh Anggota Banmus DPRD Gresik, Markasim Halim Widianto. Menurutnya, kondisi pemerintahan kabupaten (Pemkab) Gresik sedang tidak baik-baik saja karena krisis fiscal daerah.
“Padahal, era pemerintahan Gresik sebelumnya tidak pernah ada kondisi seperti ini. Kasihan teman-teman (dewan-red) kalau kondisinya seperti ini,”tukas dia.
Markasim sendiri tidak terlalu berharap kegiatan KKLD karena dia sendiri jarang turut serta. Selain itu, anggota Fraksi Partai Gerindra tersebut memilih tidak mencalonkan diri lagi di Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 nanti.
Komentar telah ditutup.
