GRESIK, Berita Utama-Kebijakan pemerintah daerah yang mengevaluasi bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) sekolah swasta dan negeri, membuat resah lembaga pendidikan dibawah naungan Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif Nahdlatul Ulama (NU) Majelis Wakil Cabang (MWC) Ujungpangkah.
Sehingga, mereka sambat dan menyampaikan aspirasinya ke Ketua Fraksi PKB DPRD Gresik, Imron Rosyadi dalam Sarasehan Pendidikan dengan tema Guru Maarif NU melintas Zaman, Refleksi Peran Pendidik dalam Mengawal Nilai Aswaja An Nadliyyah dan Implementasi Kurikulum Merdeka di era Disrupsi.
“Guru – guru juga menuntut keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan guru swasta,’ ujar Imron Rosyadi, Rabu (26/11/2026).
Menanggapi sambatan dari Kepala Sekolah TK, MI, MTs, hingga SMA di bawah LP Maarif NU Ujungpangkah, serta guru madrasah diniyah (Madin)TPQ dan sekolah swasta se- Kecamatan Ujungpangkah tersebut, Imron Rosyadi menegaskan komitmennya untuk berjuang penuh.
“Terkait persoalan BOSDA yang menjadi harapan banyak guru, kami bersama Fraksi PKB berjanji akan berjuang penuh agar anggaran untuk BOSDA tetap ada di tahun 2026,”tegas Imron Rosyadi yang mewakili daerah pemilihan (Dapil) Kecamatan Ujungpangkah- Sedayu tersebut.
Pihaknya juga meminta LP Maarif NU Ujungpangkah untuk aktif beradaptasi dengan kebijakan yang sedang diterapkan oleh Pemerintah.
‘Penataan tata kelola pemerintah setiap periode mesti berbeda. Kita harus mampu beradaptasi dengan segala bentuk perubahan kebijakan yang ada dan sedang diterapkan. Diantaranya dengan memitigasi dan merapikan seluruh data kebutuhan lembaga pendidikan agar menjadi dasar yang kuat dalam memperjuangkan terpenuhinya layanan dasar pendidikan serta lahirnya kebijakan yang berpihak pada sektor swasta di tingkat daerah hingga pusat,”pungkas dia.
Komentar telah ditutup.
