NASIONAL – Beritautama.co – Dalam acara yang digelar oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) bertajuk “Recover Together, Recover Stronger Bersama UMK Halal”, Wapres RI menyebutkan bahwa KDEKS sudah terbentuk di Provinsi Sumatra Barat dan akan disusul Provinsi Riau, Provinsi Jawa Barat, dan lain-lain.
Dengan bertumpu pada UMK, pemerintah pun terus berkomitmen mewujudkan Indonesia sebagai pusat produsen halal terkemuka di dunia. Untuk mempercepat pengembangan industri halal tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan UMK halal berkelanjutan.
“Pertama, mendorong segera terbentuknya Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di seluruh provinsi,” papar Wakil Presiden (Wapres) RI K.H. Ma’ruf Amin saat menghadiri Closing Ceremony Festival Syawal 1443 H secara daring, dari Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, dilansir laman wapresri.go.id, Kamis (09/06/2022).
Sementara langkah kedua, lanjutnya, bisnis proses sertifikasi halal terus disempurnakan, termasuk upaya percepatan pencapaian target fasilitasi 10 juta produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) halal.
“Saya minta pelaku UMK juga ikut aktif berpartisipasi mendaftarkan produk-produk unggulannya agar segera tersertifikasi halal sehingga semakin meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk UMK,” pintanya.
“Hadirnya label halal ini turut memperkuat jaminan mutu produk, yaitu aman, higienis, dan sesuai dengan syariat,” ucapnya.
Dalam kaitan ini, Wapres RI tak lupa menyampaikan apresiasi atas peran aktif LPPOM MUI dalam sertifikasi halal. Menurutnya, langkah nyata kepedulian LPPOM MUI terhadap pengembangan UMK di Indonesia ini perlu terus dijaga, di antaranya melalui sinergi dengan lembaga terkait.
“Sebagai perintis sertifikasi halal dan icon label halal bagi produk halal Indonesia, LPPOM MUI saya harapkan terus menjaga komitmennya dalam menjalankan fungsi sertifikasi halal yang pertama dan terpercaya,” harapnya.
“Saya minta pula LPPOM-MUI, BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), dan berbagai pihak terkait dapat terus bersinergi mendukung program akselerasi sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku UMK,” pintanya.
Langkah yang ketiga, menurutnya, yakni berupa pembentukan kawasan industri halal (KIH) sebagai strategi penguatan rantai nilai halal.
“Kita masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengoptimalkan KIH-KIH yang ada. Saya minta agar UMK halal dapat memanfaatkan fasilitas ini,” jelasnya.
Langkah keempat, tuturnya, yaitu dengan terus mengakselerasi ekosistem industri halal dalam negeri.
“Dengan adanya ekosistem industri halal yang kuat, diharapkan kapasitas dan kualitas industri produk halal akan semakin kuat pula,” terangnya.
Apabila implementasi strategi-strategi tersebut terus disinergikan dan diperkuat, Wapres RI merasa optimis bahwa ke depan akan semakin banyak produk UMK halal nasional yang mampu menembus pasar ekspor.
“Pemerintah, melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, akan terus mendorong konsolidasi berbagai program fasilitasi di kementerian dan lembaga terkait, untuk memberikan kemudahan dalam hal pengembangan kapasitas UMK, legalitas perizinan, akses pembiayaan, maupun perluasan akses pasar,” pungkasnya. (btu/zar)
