GRESIK, Berita Utama– Kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ngipik sudah sangat overload. Sehingga Gresik darurat sampah. Hal tersebut dikatakan Ketua DPRD Gresik, M Syahrul Munir, setelah melakukan inspeksi mendadak (sidak) kesana.
‘Kita menghadapi darurat sampah. Salah satu penyebabnya karena sampah dari rumah tangga masih bercampur antara sampah organik dan anorganik. Misalnya sampah sisa makanan, sampah kering masih bercampur plastik dan lainnya. Ini menyulitkan proses pemilahan di TPA,” ujarnya dengan nada serius, Kamis (10/07/2025)
Dijelaskan, setiap hari sekitar 150 ton sampah masuk ke TPA Ngipik, namun hanya sekitar 10 persen yang bisa dipilah dan diolah. Sisanya menumpuk dan ditimbun karena keterbatasan sarana dan prasarana.
‘Yang diolah menjadi RDF (Refuse Derived Fuel-red) sebagai bahan bakar alternatif oleh pabrik Semen Gresik di Tuban,”tukas dia.
Menurutnya, pengolahan harus dilakukan secara mikro di unit terkecil masyarakat. Untuk itu, Syahrul mengajak masyarakat mulai di tingkat RT dan RW, untuk mulai membangun kesadaran memilah sampah dari rumah tangga sebagai langkah awal penanganan yang lebih efektif.
“Masalah ini tidak bisa hanya diselesaikan di hilir. Harus dimulai dari hulu, yaitu rumah tangga,” imbuh dia.
Fasilitas pemilahan dan tempat sampah terpilah sangat minim, sementara volume sampah terus meningkat hingga melebihi kapasitas tampung. Para pekerja di lapangan pun mengaku kewalahan.
Dalam sidak, Syahrul mengaku juga berinteraksi dengan salah satu pekerja pemilah sampah bernama Siti yang mengaku kesulitan memilah sampah yang sudah tercampur. Sehingga, membutuhkan waktu dan tenaga lebih banyak, untuk memilah.
Dari realitas tersebut, langkah konkret sedang dipertimbangkan, termasuk menglokasi anggaran khusus sebesar 3 persen dari kekuatan APBD Gresik. Kebijakan ini mengacu pada surat dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI pada Desember 2024 yang mendorong percepatan pengelolaan sampah nasional melalui pembiayaan daerah.
Namun, Syahrul mengaku perlunya diskusi lebih lanjut soal arah kebijakan pengolahan sampah. Murni menjadi layanan publik atau diarahkan ke ranah komersial.
“Kita harus rumuskan bersama. Karena saat ini, energi dan biaya yang dikeluarkan untuk mengolah sampah lebih besar dari hasil yang didapat. Perlu sinergi semua pihak,” pungkas dia.
Komentar telah ditutup.
