GRESIK, Berita Utama- Belanja daerah di rancangan anggaran pendapatan dan belanka daerah (R-APBD) tahun 2023 sebagaimana nota keuangan sebesar Rp 4, 19 triliun. Setelah pembahasan Tim Anggaran (Timang) Pemkab Gresik dan Badan Anggaran (Banggar) menjadi sebesar Rp 4,06 triliun. Hal ini setelah adanya dinamika pembahasan dan dilandasi sebagai upaya untuk mewujudkan kemandirian fiskal di struktur APBD 2023 maka Banggar mengusulkan kenaikan di sektor PAD sebesar Rp 100 miliar.
Dengan adanya kenaikan tersebut, maka terjadi pembatalan pengurangan beberapa pos belanja. Di antaranya, alokasi dana desa (ADD), pokok-pokok pokiran (pokir) dewan, Bosda, Dinas CKPKP, DPUTR hingga BPPDGS di Dinas Pendidikan.
“Agar anggaran belanja Dinas Pendidikan di tahun 2023 lebih fokus pada kegiatan yang berhubungan dengan program pengelolaan pendidikan, program pengembangan kurikulum, serta program pendidik dan tenaga kependidikan. Contoh, bantuan dana pendidikan untuk komputer, alat peraga, Laboratorium praktikum untuk siswa / siswi sekolah SD sampai SMP sederajat; pelatihan peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan; pemenuhan kesejahteraan guru non PNS dan non sertifikasi. Mohon penjelasan?,”pinta Lusi Kustiyah yang membacakan Pemandangan Umum (PU) F-Partai Golkar (FPG) terkait nota R-APBD 2023 dalam rapat paripurna, Senin (31/10/2022).
Terkait dengan Kali Lamong, sambung dia, Pemkab Gresik mengalokasikan anggaran khusus untuk normalisasi. FPG berharap pelaksanaannya harus tepat waktu sesuai dengan tahun berjalan terhadap wilayah desa yang sudah ditentukan, mengingat waktunya dibatasi dengan musim hujan.
“Untuk pekerjaan di Kali Lamong yang sudah bisa dilaksanakan oleh pihak pusat / BBWS terhadap lahan yang sudah dibebaskan, Fraksi Partai Golkar berharap kepada pemerintah daerah dan pihak terkait sungguh – sungguh dalam pelaksanaannya agar problematika luapan air segera teratasi. Mohon penjelasan?,”harap dia.
FPG, sambung Lusi, memandang pentingnya keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di wilayah Gresik selatan yang berbatasan dengan Kota Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo pada tahun 2023 harus diprioritaskan. Karena kepadatan penduduk dan jarak tempuh ke RSUD Ibnu Sina yang letaknya di pusat Gresik tentunya menjadi pertimbangan utama.
Masyarakat di wilayah selatan sudah seharusnya mendapatkan pelayanan yang sama seperti masyarakat di wilayah lain. Fasilitas dan layanan kesehatan yang memadai sudah selayaknya didapat dengan berdirinya RSUD yang representatif.
“Dengan sudah dianggarkannya program sistem penjaminan kesehatan secara menyeluruh atau UHC (Universal Health Coverage) dalam rangka menanggung BPJS kelas 3 warga Gresik yang belum punya BPJS, yang perlu menjadi perhatian adalah pelaksanaannya. Maka harus terjamin konektifitasnya antara OPD yakni Dinsos dan Dinkes ke pihak BPJS. Mohon penjelasannya,”pinta dia.
Untuk penanganan persampahan dan kebutuhan sarprasnya termasuk pengadaan bak truk sampah dan ambrol, sambung dia, di RAPBD tahun 2023 ini harus diadakan dan dituntaskan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Untuk pendapatan daerah, melalui pajak daerah, sesuai dengan trend setiap tahun, maka sudah sewajarnya PAD di tingkat pajak daerah bisa dinaikkan.. Begitu juga retribusi jasa umum, setiap bidang yang ada di retribusi jasa umum masih sangat bisa dinaikkan dengan syarat harus ada optimalisasi dalam pelaksanannya oleh OPD terkait..
“Retribusi Jasa Usaha, harus ada kemauan dari masing – masing pihak untuk berusaha maksimal dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Mohon semua penjelasannya?”cetus dia
