GRESIK, Berita Utama – Permasalahan banjir menjadi atensi serius bagi Komisi III DPRD Gresik. Apalagi, ada beberapa titik yang masih tergenang hampir sepekan akibat banjir yang berasal dari luapan Kali Lamong sehingga tanggul jebol maupun banjir akibat drainase yang buruk.
Untuk itu, Komisi III DPRD Gresik menggelar rapat dengar pendapat bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Gresik membahas penanganan banjir. Setelah mendapat pemaparan, Komisi III menilai bahwa progres penanganan banjir Kali Lamong menunjukkan langkah positif karena eksekutif memberikan data yang valid. Meski demikian, diperlukan upaya konkret untuk mengantisipasi banjir. Untuk itu, beberapa rekomendasi juga diberikan oleh Komisi III.
“Untuk normalisasi Kali Lamong, masih terhambat dalam pembebasan lahan,” ujar Ketua Komisi III DPRD Gresik, Sulisno Irbansyah seusai rapat dengar pendapat, Kamis (22/02/2024).
Terkait banjir di wilayah Selatan, khususnya di Kecamatan Driyorejo dan Wringinanom, Komisi III merekomendasikan agar dibuatkan sudetan ke Kali Avour. Namun, ada kendala terkait kewenangan.Maka perlu dilakukan, koordinasi lintas sektor yang berfokus pada pencegahan. “Khususnya dalam hal sudetan untuk aliran air. Juga banyak saluran yang sudah dangkal, sehingga air tidak bergerak hingga menyebabkan banjir. Diperparah banyaknya bangunan liar. Ada juga kendala karena kewenangan propinsi. Ini juga harus dikoordinaskan,” imbuh dia.
Kondisi diperparah saat aliran air bergerak di wilayah pemukiman warga. Hingga menganggu aktifitas masyarakat sekitar, hal itu terlihat saat air menggenangi wilayah pasar dan sekolah. “Langkah yang dilakukan sudah baik, namun hanya berfokus pada penanganan saja. Sayangnya belum menyentuh upaya pencegahan secara menyeluruh,” beber politisi PDIP itu.
Karena hanya menyediakan gedek dan bambu untuk mengantisipasi maupun menutup tanggul yang jebol.
Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi III DPRD Gresik Abdullah Hamdi. Menurutnya, progres normalisasi yang masih berjalan cukup signifikan menekan banjir. Namun terdapat aktifitas lain yang membuat penanganan air tidak berjalan maksimal.
“Fenomena banjir di Kecamatan Menganti. Bukan karena luapan Kali Lamong ataupun tanggul yang jebol. Tetapi, alih fungsi lahan dari pertanian menjadi perumahan. Solusinya, harus disiapkan pompa dengan kapasitas yang besar untuk membuang air,” terang politisi PKB itu.
Sedangkan biaya untuk pembuatan rumah pompa beserta sarana pendukungnya yakni pompa dengan kapasitas 1000 liter perdetik, kebutuhan anggarannya mencapai Rp 65 miliar. Praktis, tak bisa mengandalkan pembiayaan dari APBD Gresik.
“Harus meminta dari APBN. Tak mungkin bisa dicover dari APBD Gresik. Untuk anggaran penanganan banjir di Gresik, hanya disediakan sebesar Rp 24 miliar pada tahun 2024 ini. Jadi, tidak mungkin bisa menyelesaikan banjir di Gresik,”urai dia.
Pihaknya berharap ada tindakan tegas dari dinas terkait untuk segera melakukan penertiban. Pasalnya, kondisi tersebut justru memunculkan titik genangan baru yang berpotensi mengganggu aktifitas masyarakat.
Sementara itu, Kabid Sumber Daya Air DPUPR Ubaidillah menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan upaya penanganan kedaruratan selama banjir terjadi. Misalnya dengan melakukan penutupan tanggul yang terjadi di beberapa wilayah. Mulai dari wilayah Wringinanom, Driyorejo, Cerme, dan Kedamean.
“Secara keseluruhan ada 13 tanggul yang dilakukan. Karena tanggul jebol maupun kondisinya kritis karena terkikis air,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga telah melakukan pembersihan eceng gondok dan sampah yang menjadi penghambat aliran sungai Kali Lamong di wilayah Desa Bringkang dan Pranti Kecamatan Menganti. “Untuk mengantisipasi terjadinya banjir susulan. Hasil analisis yang dilakukan, diperkirakan puncak hujan terjadi pada Februari,” pungkasnya.
Komentar telah ditutup.
