GRESIK-, Berita Utama– Sekolah Rakyat yang merupakan program prioritas nasional di bidang pendidikan, sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto mendapat dukungan penuh dari DPRD Gresik. Apalagi, lokasi rencana penempatan Sekolah Rakyat atau sekolah menengah atas (SMA) tersebut, berada di UPT SMP Negeri 30 Gresik.
“Kami sangat mendukung Sekolah Rakyat ini. Makanya, kami berharap pelaksanaannya tepat sasaran,”papar Ketua DPRD Gresik, M Syahrul Munir dengan nada serius, Selasa (22/04/2025).
Sekolah Rakyat menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui penyediaan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan terjangkau. Sekolah Rakyat akan dijadikan proyek percontohan atau pilot project dengan sistem boarding school dan asrama, serta akan menjadi model nasional.
Sekolah tersebut diperuntukkan secara khusus bagi warga Gresik yang tercatat dalam desil 1 dan 2 berdasarkan data kesejahteraan ekonomi nasional. Program ini akan mulai membuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tahun ajaran 2025 dan diselenggarakan secara gratis dan menerima dua rombongan belajar (rombel) pada tahun ajaran 2025, masing-masing dengan kapasitas maksimal 25 siswa
“Data di Dinas Sosial Gresik ada sebanyak 1.351 anak lulus tidak melanjutkan (LTM) dari SMP ke SMA. Dengan kapasitas yang terbatas, harus ada filter yang sangat ketat agar siswa yang diterima tepat sasaran. Saya menyarankan agar mereka yang diterima di Sekolah Rakyat yakni anak putus sekolah berasal dari keluarga tidak mampu dan yatim piatu. Itu seharusnya menjadi prioritas,”jelas dia.
Selain itu, M Syahrul Munir meminta Pemkab Gresik untuk melakukan komunikasi dengan lembaga pendidikan swasta di Kecamatan Sidayu. Sebab, banyak berdiri lembaga pendidikan swasta untuk SMA sederajat disana. Termasuk, ada perlakukan khusus bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Namun, mereka tidak mendapatkan informasi yang cukup terkait rencana Sekolah Rakyat tersebut.
“Sehingga, lembaga pendidikan resah. Makanya, perlu ada komunikasi dengan lembaga pendidikan disana. Jelaskan, secara gamblang kalau Sekolah Rakyat tidak menganggu keberadaan sekolah swasta yang ada,”papar dia.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia, Robben Rico, bersama Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, meninjau lokasi rencana Sekolah Rakyat itu, pekan lalu.
Menurut Robben Rico, Sekolah Rakyat aalah amanat langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto. Sekolah Rakyat merupakan gabungan dari berbagai program unggulan yang diintegrasikan — mulai dari makan gratis, pendidikan gratis, hingga penyediaan fasilitas terbaik. Seluruh pembiayaan ditanggung negara melalui APBN hasil efisiensi anggaran. Dan siswanya harus semua warga Gresik tidak boleh dari luar Gresik.
“Kami imbau agar penerimaan siswa dilakukan sesuai ketentuan, yakni khusus untuk warga desil 1 dan 2 yang termasuk dalam 20% kelompok masyarakat berpendapatan terendah atau tergolong miskin ekstrem. Tidak boleh ada titipan. Para guru pun harus melalui proses seleksi yang ketat,”ujar dia.
Sedangkan Bupati Fandi Akhmad Yani menyatakan bahwa Sekolah Rakyat akan dijadikan proyek percontohan (pilot project) dengan sistem boarding school dan asrama, serta akan menjadi model nasional. Untuk itu, pihaknya menegaskan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam proses seleksi peserta didik maupun tenaga pengajar, agar program ini benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
Kepala Dinas Sosial Gresik, Ummi Khoiroh, menjelaskan UPT SMP Negeri 30 Gresik ditetapkan sebagai embrio Sekolah Rakyat dan akan menerima dua rombongan belajar (rombel) pada tahun ajaran 2025, masing-masing dengan kapasitas maksimal 25 siswa. Pemkab Gresik juga telah menyiapkan lahan di Desa Raci Tengah untuk mendukung pengembangan Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2026.
Komentar telah ditutup.
