GRESIK, Berita Utama – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Gresik terancam mandek. Penyebabnya, realisasi belanja dan pendapatan dalam APBD Gresik 2023 belum beres. Selain itu, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik tidak diberikan data secara transparan oleh Tim Anggaran (Timang) Pemkab Gresik.
Padahal, realisasi pendapatan maupun belanja daerah yang telah disepalkati dalam APBD Gresik tahan 2023, hanya tersisa 2 bulan lagi. Faktanya, masih banyak belanja daerah yang telah dinantikan masyarakat sejak setahun silam, ternyata belum teralisasi tanpa ada kejelasan penyebabnya.
“Kita ingin ada progres by time line baik pendapatan maupun belanja di APBD Gresik tahun 2023 dengan disandingkan potensi riil yang ada. Sehingga dalam monitoring pembahasan APBD. Yang kita bahas adalah point problem yang menghambat terhadap target dan realisasi dan sudah tertuang dalam time line,”ujar Wakil Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim dengan nada serius, Jum’at (27/10/2023).
Kenyataannya, ketika Timang Pemkab Gresik menyerahkan hasil evaluasi Gubernur Jatim terhadap Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan APBD (P-APBD) Gresik tahun 2023, hanya diberikan catatannya untuk dibahas bersama. Padahal, tak ada catatan krusial yang perlu dilakukan pembahasan. Sebaliknya, progress realisasi pendapatan dan belanja yang seharusnya dibahas, justru diabaikan.
“Kalau setiap pembahasan tidak ada materi diskusinya, maka yang muncul dalam pembahasan hanya sekadar narasi-narasi saja. Lama-lama kita kehabisan kata-kata,”cetusnya dengan nada jengkel.
Menurut ketua DPD Partai Golkar Gresik ini, pembahasan APBD Gresik masih pola jaman dulu (jadul). Sebab, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) tidak memiliki pola pikir akselerasi, kolaborasi, inovasi dan komitmen (AKIK).
Nurhamim menyarankan punish and rewatd harus diterapkan agar pimpinan OPD mau berpikir AKIK. Selain itu, kompetensi juga dibutuhkan dlm menempatkan kepala OPD, termasuk berintegritas. Sebab, out put reformasi biokrasi adalah memposisikan yang punya pola kerja AKIK sebagai alat ukur keberhasilan.
“Konkritnya, kita bersama-sama mencari solusi di sisa waktu yang ada. Kita minta kejujuran dari OPD, khususnya yang ada usulan hibah dan bantuan dari pokir (pokok-pokok pikiran) dari teman-teman (dewan-red). Kalau memang usulan tak bisa cair karena tak ada dana di kas daerah, maka kepala daerah harus mengirim surat permintaan maaf ke calon penerima hibah atau bantuan yang sudah mengirim proposal. Supaya kita tidak dianggap hanya menebar janji,”urai dia.
Jika kondisi yang terjadi di tahun 2023 tidak bisa dibereskan, sambung Nurhamin, maka kejadian serupa dipastikan akan terulang di tahun 2024 nanti. Untuk itu, antisipasi dan kerja tuntas harus dibereskan sebelum melanjutkan pembahasan R-APBD Gresik tahun 2024 dan digedok menjadi Perda APBD Gresik tahun 2024.
Komentar telah ditutup.
