GRESIK, Berita Utama- Kinerja Pemkab Gresik dan DPRD Gresik dinilai tidak maksimal untuk melayani kepentingan rakyat. Sebab, banyak persoalan yang belum tuntas terselesaikan. Mulai persoalan pendidikan, pekerjaan, penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), penataan parkir, perlindungan terhadap pekerja non PNS, dan layanan kepengurusan tanah.
Untuk itu, ratusan massa gabungan dari PPAG, FPPI Gresik, Gepal, Forkot, Aliansi Warga Wotan, Perpagres, dan ADAB melakukan aksinya dengan ngeluruk Kantor Bupati Gresik dan DPRD Gresik, Selasa (20/12/2022).
“Biaya pendidikan mahal, indikasi pungli, ditambah lagi masih banyak penahanan ijazah. Kemudian digedoknya UMK tidak berarti apa-apa ketika masih ada perusahaan membayar upah dibawah UMK, termasuk perlindungan tenaga kerja lokal minim sosialisasi dan belum ada penerapan,”ucap Ketua Gepal Safik Udin dalam orasinya.
Lalu, Bandar Grissee yang hanya mengutamakan keindahan hingga mengabaikan PKL. Sistem bayar parkir Chaslees yang tidak efektif.
“Bayangkan, ketika kendaraan keluar barengan lima, yang tercover satu dan lolos empat. Ini yang terjadi di lapangan,”imbuh dia.
Pekerja non PNS atau THL yang kerja bertahun-tahun, upahnya dibawah UMK dan tidak ada kejelasan kontrak. Terakhir, ada beberapa desa dengan biaya PTSL tidak sesuai peraturan 3 menteri yang juga diatur oleh Perbup No 16 tahun 2022.
“Belum lagi maraknya jual beli tanah kavlingan,”tandas dia.
Ditambahkan, Pemerintahan Gresik Baru hanya berhenti pada slogan saja, jika tanpa dijalankan dan tanpa ada pemantauan.
“Yang harusnya dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana mereka menggunakan sistem Gresik Baru ini, maka kesejahteraan rakyat juga harus diperbarui,” jelas dia.
Untuk itu, pengunjukrasa mengingatkan kepada Pemkab Gresik agar lebih intens lagi memperhatikan permasalahan yang dialami oleh rakyat.
“Bupati dan Dewan di Gresik ini cenderung melupakan tugas-tugas mereka terhadap rakyat. Mereka ini dipilih oleh rakyat, seharusnya amanah dari rakyat tolonglah mereka cover lagi atau kaji lagi,” terangnya.
Safik meyakini bahwa tugas dan tanggung jawab pemerintah memang tidak mudah. Namun, peran yang diambil juga atas kemauan mereka dengan mencalonkan diri di pesta pemilu.
“Tahun 2023 adalah tahun pemilu di mana mereka menggelar janji-janji manisnya lagi. Kalau mereka masih seperti ini, maka kita serukan agar tidak memilih mereka kembali di 2024,” tegasnya.
