GRESIK- Beritautama.co-Kendati tidak ada larangan dokter ataupun tenaga kesehatan (nakes) yang statusnya pegawai negeri sipil (PNS) membuka usaha sampingan baik melayani praktek diluar jam kerja sebagai abdi negara maupun mendirikan klinik kesehatan, tetapi Komisi IV DPRD Gresik memberikan sorotan tajam ketika rapat kerja atau hearing dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Gresik.
Seperti pengaduan yang diterima oleh Anggota Komisi IV Bustami Hazim yang membuat resah masyarakat di Pulau Bawean. Sebab, pasien di rumah sakit umum daerah (RSUD) Umar Mas’ud di Pulau Bawean, justru dirujuk ke salah satu klinik kesehatan disana. Usut punya usut, ternyata klinik tersebut milik oknum dokter PNS yang berdinas di RSUD Umar Mas’ud.
“Tidak relevan pasien yang ada rumah sakit Umar Mas’ud, justru dirujuk ke klinik. Jangan ada pembunuhan karakter pada rumah sakit Umar Mas;ud karena dokternya punya klinik sendiri,”ujar dia setelah hearing, Selasa (22/02/2022).
Sorotan tajam dilontarkan anggota Komisi IV lainnya, Musa yang mengaku dapat banyak keluhan dari karyawan maupun buruh terkait keberadaan klinik di dalam perusahaan yang bekerjasama dengan dokter.
“Pasien yang seharusnya rawat inap tetapi disuruh hanya rawat jalan. Ini (klinik dalam perusahaan-red) kurang pengawasan,”cetus dia.
Anggota Komisi IV lainnya, Taufiqul Umam menimpali terkait rumor yang berkembang di masyarakat kalau obat-obatan di Puskesmas sangat rawan disalahgunakan untuk kepentingan oknum yang memiliki klinik ataupun membuka praktek sendiri diluar jam kerja. Sehingga, obat-obatan yang seharusnya untuk pasien yang berobat ke puskesmas justru diberikan pada pasien di klinik atau tempat praktek oknum dokter tersebut.
“Apa benar rumor yang berkembang itu?,”tanya dia.
Politisi Partai Gerindra tersebut juga mempertanyakan pengadaan obat-obatan di Dinkes Gresik. Sebab, ada rumor tak sedap kalau pengadaan obat-obatan sengaja membeli yang masa kadulawarsanya pendek atau jelang expired agar anggaran pengadaan obat-obatan bisa dilakukan setiap tahunnya.
“Rumor yang berkembang seperti itu. Makanya, kami butuh penjelasan,”tandas dia.
Taufiqul Umam juga meminta agar pelayanan di puskesmas lebih maksimal. Untuk itu, Dinkses diminta melakukan evaluasi. Termasuk fasilitas, tenaga kesehatannya serta sarana dan sarana penunjangnya.
Dalam hearing Kepala Dinkes Gresik Misbakhul Husna menanggapi terkait oknum dokter PNS yang bertugas di RSUD Umar Mas’ud yang memiliki klinik sendiri dan merujuk pasien kesana, mengaku sudah memberikan teguran
“Kami sudah memberikan teguran. Memang perlu pengawasan. Termasuk klinik yang ada di perusahaan. Meskipun ada dokter yang memiliki klinik ataupun membuka praktek sendiri diluar jam dinas, perlayanan pada masyarakat tak terganggu,”tandas dia.
Misbakhul Husna juga menegaskan pengadaan obat-obatan di Dinkes Gresik tidak ada permainan dan sulit adanya penyalahgunaan.
“ Tidak akan mungkin, kami membeli obat-obatan yang experied. Justru kami pilih yang experied-nya masih lama. Begitu juga di puskesmas, ada stok opname obat-obatan yang keluar masuknya tercatat. Obat-obatan juga diperiksa oleh BPK (badan pemeriksa keuangan-red),”papar dia.
Komentar telah ditutup.
