JATIM – Beritautama.co – Sektor UMKM terbukti mampu bertahan saat pandemi Covid-19 dan menjadi penopang PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Untuk itu diharapkan pemerintah bisa memberikan fasilitas legalitas bagi pelaku UMKM di Jatim. Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi B DPRD Jatim Agus Dono Wibawanto di DPRD Jatim, Jumat (18/11/2022).
“Akhirnya disiasati berjualan secara online. Alhamdulillah perekonomian UMKM kembali terdongkrak. Sebagian besar produk-produk UMKM laku dijual online. Kemudian UMKM juga melakukan inovasi dan kreativitas yang lebih baik, dengan bekerja sama melalui perusahaan jasa transportasi seperti Grab, Gojek, Shopee, dan lain-lain,” terangnya.
Menurutnya, selain melakukan inovasi, pemerintah harus tetap menyediakan ruang seluas-luasnya untuk bertransaksi secara tradisional. Pasalnya, setelah pandemi Covid-19 mereda, tren transaksi yang ada di masyarakat cenderung mulai berubah dengan cara transaksi tradisional yang mempertemukan penjual dan pembeli.
“Tapi dalam perkembangannya justru saat ini sektor digitalisasi membikin inflasi cukup parah, terutama di sektor mobilisasi barang. Karena mungkin hal tersebut dilakukan karena adanya unsur paksaan. Saya pikir tetap kita harus mendorong sektor digitalisasi maupun sektor offline-nya tetap harus ada, karena masyarakat kita ini masih mendambakan setiap jual beli itu ada pertemuan antara pembeli dan penjual. Cara transaksi tradisional ini tidak bisa ditinggalkan,” ucap Gus Don, sapaannya.
Gus Don menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum pulih sepenuhnya. Bahkan negara-negara maju seperti Inggris, China, Jepang, dan Amerika Serikat tengah mengalami krisis global dan Indonesia mampu bertahan karena memiliki banyak UMKM yang gigih berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka.
“UMKM ini ulet, kerja kerasnya luar biasa. Karena itu, pemerintah selayaknya memberikan fasilitas yang memadai untuk keeksisan mereka,” jelasnya.
Gus Don mengakui bahwa sektor perumahan, sektor-sektor transport mobil dan sebagainya, juga mal-mal belum bisa dikatakan membaik. Bahkan banyak perusahaan ekspor yang stagnan (berjalan melambat), karena daya beli masyarakat di luar negeri hampir tidak ada.
“Untuk itu sebenarnya kita harus memberikan kesempatan kepada para pelaku UMKM yang notabene bahan bakunya tidak ada yang impor. Kita dorong kepada pemerintah pusat, melalui semua departemen untuk segera memaksimalkan potensi dalam negeri untuk menguatkan bahan baku lokal. Banyak sektor yang membutuhkan bahan baku lokal dan juga banyak sektor membutuhkan bahan baku impor ini yang membikin harga,” tandasnya.
Dia yakin bahwa jika pemerintah memberikan fasilitas yang memadai terhadap keberadaan UMKM dengan mendorong pemilik gerai modern seperti Indomaret, Alfamart atau minimarket yang lain memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk memajang dagangannya, dagangan pelaku UMKM tidak kalah dibandingkan dengan produk pabrikan.
“Bukan hanya persoalan modal, hanya UMKM ini sering terganjal masalah izin. Apakah itu izin produksi, izin label halal, izin BPOM, HAKI yang biayanya besar sekali. Biaya itu sangat mahal. Untuk sekelas UMKM harusnya mendapatkan fasilitas gratis dari pemerintah. Karena jasa UMKM ini sangat besar. Di samping mampu mengingatkan pertumbuhan ekonomi, UMKM juga menyumbangkan PDRB sebesar 57 persen,” tukasnya. (*/red)
