GRESIK – beritautama.co- Komisi III DPRD Gresik menyayangkan lemahnya sinergitas organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Gresik terkait sarana pemantauan lalu lintas. Khususnya dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas yang masih tinggi.
“Harus ada kolaborasi. Jangan hanya berkutat pada kewenangan saja. Karena prioritas utama adalah keselamatan,” tegas Anggota Komisi III DPRD Gresik, Abdullah Hamdi, Selasa (24/05/2022).
Ditambahkan politisi PKB ini, banyak sekali persimpangan jalan di Gresik tetapi hanya 3 persimpangan yang dilengkapi CCTV milik Dishub Gresik. Yakni, simpang lima Petrokimia, perempatan Barata yang menjadi pintu masuk Kota Gresik serta exit tol KLBM.
“Bagaimana bisa mengevaluasi jika fasilitas lalu lintas tidak ditingkatkan,” tuturnya.
Sejatinya, sambung Hamdi, ada CCTV juga milik Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Gresik. Tetapi, tidak terjadi sinergi. Begitu juga CCTV milik instutusi samping, Dishub kurang kolaborasi.
“Seharusnya, semua bisa dipantau melalui command centre. Ini juga membutuhkan sinergi dan kolaborasi. Termasuk pemasangan rambu-rambu jalan di sepanjang Pantura,”tandasnya.
Evaluasi Komisi III tersebut berdasarkan hasil hearing dengan Dishub Gresik karena angka kecelakaan lalu lintas meningkat di Kota Gresik. Pasalnya, dalam sepekan terakhir, tercatat 19 kasus kecelakaan yang menyebabkan 4 korban meninggal dunia. Sehingga, sarana dan prasarana lalu lintas di Gresik perlu dievaluasi.
“Untuk mengantisipasi kemacetan dan kecelakaan,” kata Ketua Komisi III DPRD Gresik Sulisno Irbansyah.
Salah satu yang menjadi perhatian serius yakni peristiwa kecelakaan maut di Kecamatan Bungah pada Rabu (18/5) lalu. Pihaknya menyayangkan minimnya rambu dan sarana lalu lintas di lokasi rawan kecelakaan tersebut. Termasuk, mempertanyakan upaya pencegahan yang dilakukan.
“Padahal sudah berulangkali terjadi kecelakaan. Lalu, bagaimana uji kelayakan terhadap kendaraan muatan?” ucapnya dengan tanya.
Apalagi, Satlantas Polres Gresik mencatat, peristiwa rem blong truk muatan sudah 9 kali terjadi selama 2022. Belum lagi permasalahan beban muatan kendaraan yang berlebihan juga berdampak pada kualitas jalan raya.
“Sehingga perlu kembali menggalakkan operasi kendaraan secara berkala yang sempat kurang maksimal selama pandemi. Agar peristiwa serupa tidak terjadi,” ucap politisi PDIP itu.
Dalam rapat tersebut, Kepala Bidang Angkutan Dishub Gresik Roni Soebiyantoro menyampaikan bahwa operasi gabungan memang jarang dilakukan selama pandemi Covid-19. Apalagi, efisiensi anggaran yang dilakukan menyisakan Rp 600 juta untuk pelaksanaan operasi dan patroli lalu lintas dalam setahun.
Meski demikian, pihaknya akan berkoordinasi bersama Satlantas Polres Gresik untuk kembali menggalakkan razia secara berkala.
“Sebelum pandemi, razia dilakukan tiga kali dalam sebulan. Akan kami koordinasikan kembali bersama pihak terkait untuk menggalakkan razia,” tuturnya.
Termasuk, lanjut Roni, melakukan evaluasi dan rekayasa lalu lintas pada titik rawan. Hal tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan sistem penjagaan pada kawasan rawan macet dan kecelakaan.
“Dalam waktu dekat akan dimulai dengan uji coba terlebih dahulu, untuk mengetahui efektifitasnya,” tandas dia.<>
