GRESIK, Berita Utama – Kekhawatiran kalangan dewan dengan kenaikan nilai jual obyek pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB P2) yang sangat tinggi tanpa ada sosialisasi dan kajian yang cermat sehingga masyarakat sebagai wajib pajak (WP) tak mau membayar, ternyata terbukti.
Dengan target PBB P2 yang belum tercapai hingga di penghujung tahun 2023 ini, membuat Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) uring-uringan atas kinerja kepala desa (kades) maupun kepala kelurahan sebagai ujung tombak.
“Gak bahaya ta?. targetnya (PBB P2) tak tercapai. Para lurah, wah ini apalagi. Lurah targetnya (pelunasan PBB P2 warganya-red) nggak tercapai, siap-siap wis (mutasi-red). SK-nya (mutasi-red) nggak nunggu besok, nanti malam keluar itu,” ancam Gus Yani ketika menghadiri kegiatan Bulan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB P2) tahun 2023, Kamis (14/12/2023).
Dijelaskan, pembangunan infrastruktur daerah selama ini didukung oleh pendapatan dari pajak daerah. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi, penyampaian informasi, serta koordinasi dari pemerintah kepada masyarakat untuk membantu meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak.
“Kepala Desa juga seperti itu. Sampeyan pikir nek kate turu iku (anda pikir kalau sebelum tidur-red). Ben dino jaluk BK (setiap hari minta bantuan keuangan-red), dana desa minta dicairkan cepat, ADD (alokasi dana desa) juga minta dinaikkan. Terus apa lagi? DBH (dana bagi hasil-red). Nandi iki Pak Ketua AKD iki (Dimana ketua asosiasi kepala desa-red)? Kalau PBB tidak sesuai target, sampeyan kate turu ngelamunin sitik, iki bener ta gak omongan e Gus Yani (anda sebelum tidur melamun sedikit, apa benar tidak yang diomongkan Gus Yani-red)?,” pinta dengan sewot.
Bupati menegaskan bahwa, semua pendapatan pajak hingga retribusi daerah akan dikembalikan lagi kepada masyarakat. Dengan harapan dan tujuan untuk mempercepat pembangunan, serta meningkatkan kualitas pelayanan yang maksimal.
“Yang belum maksimal kita doakan, mene ojok atek telpon njaluk BK (besok jangan telpon minta bantuan keuanganred). Kalau targetnya yak sesuai, BK-ne stop (bantuan keuangan di stop-red). Engko lek DPR e telpon aku sing ngomong, iki PBBne gak tau target. Wis pindahen nang Deso liyo ae wis (Kalau nanti anggota DPRD Gresik yang menelepon, biar saya yang bilang kalau PBB-nya tak sesaui target. Pindahkan saja usulan bantuan keuangannya ke desa lain-red).,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPPKAD) Gresik A. M. Reza Pahlevi mengatakan, PBB P2 dalam APBD Gresik dari target sebesar Rp 195 miliar, realisasinya saat ini baru mencapai Rp 167 miliar atau sekitar 85% di tahun 2023 ini.
“Kalau tahun kemarin tahun 2022, kita targetkan Rp 140 miliar terealisasi Rp 148 miliar. Kalau dari realisasi sudah melampaui tahun kemarin. Tetapi kalau dari target, kita masih jauh. Maka dalam kesempatan kali ini kita undang untuk bisa menggugah dan melunasi dengan sisa waktu tahun 2023 ini,” kata dia.
Komentar telah ditutup.
