GRESIK, Berita Utama-Bidang kesehatan, merupakan salah satu bidang yang paling banyak disorot oleh masyarakat. Karena kesehatan ada dalam keseharian masyarakat di Gresik.
Untuk itu, Wabup Aminatun Habibah (Bu Min) meminta agar Puskesmas bisa terus melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Apalagi dengan sudah berjalannya program Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Gresik, diharapkan bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk masyarakat.
“Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat harus memberikan pelayanan paripurna. Dalam kaitannya dengan UHC yang sudah berjalan kurang lebih tiga bulan, memang banyak kendala yang ditemui di lapangan. Oleh karenanya, kita lakukan komunikasi yang baik tentang kendala yang muncul sehingga ketemu solusi yang sesuai,” ujar Bu Min dalam kunjungan sekaligus pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Puskesmas Menganti, Selasa (17/01/2023).
Di dalam pelayanan kepada masyarakat, Bu Min berpesan tenaga kesehatan (nakes) tidak boleh membeda-bedakan fisik ataupun status masyarakat. Semuanya harus dilayani sama baiknya, dengan mengutamakan senyum dan sapa.
“Sebagai nakes sekaligus ASN, kita harus sadar bahwa kita adalah pelayan masyarakat. Seperti sumpah panjenengan semua, untuk bersedia kapanpun dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga kalau dalam pelayanannya masih saja tidak ramah, sebaiknya mundur saja dari nakes,” tegas dia.
Bu Min menegaskan, arahan ini tidak hanya berlaku untuk Puskesmas wilayah Menganti saja. Namun juga seluruh Puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Gresik.
Selepas arahan, Bu Min bersama Kadinkes Gresik dr Muhibatul Husna menggelar diskusi terbuka dengan nakes mengenai kesulitan yang ditemui selama ini ditemui.
Kesempatan ini tidak dilewatkan Nurul Azizah, nakes dari wilayah Menganti. Kendala yang muncul banyak warga tidak membawa identitas diri saat datang ke unit pelayanan. Keengganan ini tentunya sedikit banyak menghambat proses pelayanan kepada pasien.
Disamping itu, kendala yang kerap muncul adalah banyak ditemui bayi berusia diatas 3 bulan yang belum tercatat dalam kartu keluarga (KK). Sebagai informasi, secara regulasi untuk bayi diatas 3 bulan sudah harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) lantaran sudah tidak bisa lagi memakai NIK ibu.
Menanggapi hal tersebut, Bu Min dan Kadinkes memberikan arahan untuk kasus semacam ini dilakukan pelayanan terlebih dahulu, sambil dicatat datanya untuk di kroscek pada desa masing-masing. Namun, harapannya tentu masyarakat bisa lebih sadar tentang pentingnya memiliki dokumen kependudukan. Apalagi dengan berbagai kemudahan dalam mengurus dokumen tersebut.
“Akan kita sampaikan kepada kepala desa untuk bisa membantu mem follow up terkait dokumen kependudukan warganya. Sehingga kedepan, hal semacam ini tidak menghambat kinerja panjenengan semua,” pungkas Bu Min.
Komentar telah ditutup.
