Setahun Pemerintahan Gresik Baru Masih Jauh dari Ekspektasi, FPKB Janji Kawal dan Perjuangkan 11 Program Keberpihakan Rakyat

Beritautama.co - Februari 24, 2022
Setahun Pemerintahan Gresik Baru Masih Jauh dari Ekspektasi, FPKB Janji Kawal dan Perjuangkan 11 Program Keberpihakan Rakyat
PRIORITAS. Rapat F-PKB untuk merumuskan program yang membawa kesejahteraan masyarakat untuk diperjuangkan dan dikawal - (Beritautama.co)
|
Editor

GRESIK- Beritautama.co-Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Gresik sebagai mitra kritis strategis dalam mengawal program-program yang tertuang dalam Nawa Karsa sesuai dengan visi dan misi. Pemerintahan Gresik Baru dibawah kepemimpinan Bupati Fandi Akhmad Yani – Wabup Aminatun Habibah, ternyata perjalanannya selama 1 tahun masih jauh dari ekpektasi.

Untuk itu, hasil rapat kerja (raker) F-PKB merumuskan program prioritas kerja berbasis kesejahteraan rakyat yang wajib dikawal dan perjuangkan oleh seluruh anggota F-PKB di alat kelengkapan dewan (AKD), baik di komisi, badan pembentukan peraturan daerah (Bapem Perda) maupun Badan Kehormatan (BK). Apalagi, setelah dilakukan reposisi dalam AKD di DPRD Gresik.

“Ada sebelas program prioritas yang harus dikawal dan diperjuangkan anggota FPKB di masing-masing komisi. Misi utama kita adalah kesejahteraan rakyat. Komitmen yang dibangun yaitu tentang mengawal isu-isu yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat. Terutama di permasalahan ekologi dan infrastruktur penunjang keberlangsungan ekologi. Seperti sektor pertanian, nelayan, dan juga perikanan,”tegas Ketua F-PKB DPRD Gresik, M Syahrul Munir, Kamis (24/02/2022)

Kesebelas program priorotas yang harus dikawal karena masih jauh dari ekspektasi masyarakat yakni  reformasi birokrasi yang belum efektif. Sebab, pemerintah masih belum menerapkan profesionalisme dalam pengisian pejabat.

“Prinsip right man on the right job, belum berjalan sepenuhnya. Sehingga, pelayanan publik belum maksimal,”cetus dia.

Kesejahteraan petani, petambak, nelayan, dan pelaku UMKM juga belum mendapatkan prioritas. Terbukti anggaran untuk sektor tersebut masih belum optimal. Dicontohkan sektor pertanian. Demplot dari program APBD Gresik sangat minim. Padahal untuk sosialisasi cara budidaya yang baik, kualitas bibit dan penggunaan pupuk organik ini, perlu demplot agar petani tidak ragu dengan hasil produksinya.

‘Program mengawal lahirnya BUMD (badan usaha milik daerah-red) pertanian dan perikanan untuk membantu menstabilkan harga. Karena,  peran pemerintah tidak bisa hadir disitu untuk menjaga stabilitas harga ketika panen. Padahal, petani maupun petani tambak menghendaki hal tersebut agar semakin bergairah,”tukas dia.

Permasalahan banjir Kali Lamong juga harus mendapat pengawalan agar dialokasikan anggaran yang konsisten untuk pembebasan lahan. Sebab, permasalahan banjir Kali Lamong juga masuk dalam program prioritas nasional.

“Kita telah menyediakan konsep yang terkoneksi antara pemerintah daerah (Pemda) dengan pemerintah desa (Pemdes). Jika pemerintah desa dituntut untuk mencari solusi sendiri, maka bakal kesulitan dan banjir tidak akan usai.”uajra dia.

Banyaknya  Jalan Poros Desa (JPD) yang rusak juga menjadi perjuangan dan dikawal oleh FPKB. Sebab, rusaknya JPD sangat berpengaruh pada segala aspek kehidupan masyarakat di desa. Utamanya, perekonimian masyarakat desa.  

“ Pengelolaan sampah juga menjadi prioritas pengawalan kita. Sebab, sampah menjadi permasalahan besar. Sedangkan pembangunan TPST (tempat pengolahan sampah terpadu) belum juga teralisasi,”imbuh Syahrul.

Begitu juga kesejahteraan tenaga pendidik, baik guru negeri khususnya guru honorer non kategori II (non K2), guru madrasah diniyah (madin) dan guru swasta. Padahal, mereka memiliki tugas mulia untuk mencerdaskan anak bangsa. Tetapi, kesejahteraannya masih belum layak.

“Kita akan mengawal UHC (universal health converage) sampai 95 persen. Agar masyarakat miskin gratis berobat di rumah sakit. Sampai saat ini, pemerintah belum ada kemauan keras UHC karena alokasi anggarannya belum dicukupi untuk bisa UHC,”cetus dia.

Begitu juga infrastruktur pendidikan baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Khususnya sekolah negeri, banyak yang rusak baik kategori ringan, sedang maupun berat. Terbukti, alokasi untuk belanja publik di bidang pendidikan masih dibawah 30 persen untuk pendidikan.

“Setelah disahkannya undang-undang tentang Pesantren, maka wajib hukumnya di Kabupaten Gresik diterbitkan peraturan daerah ( Perda) tentang  Pesantren. Apalagi, banyak pesantren di Kabupaten Gresik,”tukasnya.

Terakhir, F-PKB melalui anggotanya di AKD mengawal dan memperjuangkan terbitnya regulasi untuk memperbanyak tenaga kerja handal bersertifikasi. Sebab, kendala utama agar bisa bersaing dalam persaingan global yakni sertifikasi tenaga kerja.

“Semua yang kita lakukan membawa sebuah misi utama, yaitu tentang kesejahteraan masyarakat,”pungkas Syahrul Munir.*

Komentar telah ditutup.

Terkini Lainnya

DPRD Gresik Siapkan Regulasi Penuhi Kebutuhan Perumahan yang Layak dan Terjangkau

DPRD Gresik Siapkan Regulasi Penuhi Kebutuhan Perumahan yang Layak dan Terjangkau

Berita   Daerah   Sorotan
DPRD Gresik Tawarkan Berbagai Skema dan Formula Solusi di Mengare

DPRD Gresik Tawarkan Berbagai Skema dan Formula Solusi di Mengare

Berita   Daerah   Headline   Pemerintah   Sorotan
Minibus Seruduk Truk di Gresik, 8 Orang Luka

Minibus Seruduk Truk di Gresik, 8 Orang Luka

Berita   Daerah   Hukum   Sorotan
Asyiknya Ngopi Santai Sambil Mancing di Taman Wisata Edukasi Al-Hambra

Asyiknya Ngopi Santai Sambil Mancing di Taman Wisata Edukasi Al-Hambra

Berita   Daerah   Sorotan
Wabup Gresik Berharap Kantor Ranting NU Sembayat Jadi Solusi Persoalan Nahdliyyin

Wabup Gresik Berharap Kantor Ranting NU Sembayat Jadi Solusi Persoalan Nahdliyyin

Berita   Daerah   Sorotan
Sepakat Masukan Dewan, PT Gresik Migas Akuisisi SPDN Campurrejo

Sepakat Masukan Dewan, PT Gresik Migas Akuisisi SPDN Campurrejo

Berita   Daerah   Ekonomi   Headline   Pemerintah   Sorotan
APS Usia 7-12 Tahun di Kota/Kabupaten Se-Jatim di Atas 98 Persen

APS Usia 7-12 Tahun di Kota/Kabupaten Se-Jatim di Atas 98 Persen

Daerah   Headline   Pendidikan   Sorotan
Kepala BPS Jatim: Capaian APS 7-12 Tahun Hampir Tuntas

Kepala BPS Jatim: Capaian APS 7-12 Tahun Hampir Tuntas

Daerah   Headline   Pendidikan   Sorotan
Komisi I Usul Ranperda BUMDes, DPRD Gresik Tetapkan Empat Ranperda Inisiatif Dibahas di Propemperda Tahap II Tahun 2022

Komisi I Usul Ranperda BUMDes, DPRD Gresik Tetapkan Empat Ranperda Inisiatif Dibahas di Propemperda Tahap II Tahun 2022

Berita   Daerah   Pemerintah   Sorotan
Optimalisasi Transisi Energi dan Manfaatkan Gypsum, PG  Raih Industri Hijau Kinerja Terbaik

Optimalisasi Transisi Energi dan Manfaatkan Gypsum, PG Raih Industri Hijau Kinerja Terbaik

Berita   Ekonomi   Sorotan
Jatim Jadi Tuan Rumah Pembukaan Peringatan Hakordia 2022

Jatim Jadi Tuan Rumah Pembukaan Peringatan Hakordia 2022

Headline   Nasional   Pemerintah   Sorotan
Prihatin Stunting di Gresik, Komisi II Usul Prakarsa Raperda Ketahanan Pangan dan Gizi

Prihatin Stunting di Gresik, Komisi II Usul Prakarsa Raperda Ketahanan Pangan dan Gizi

Berita   Daerah   Pemerintah   Sorotan
Pramuka dan PKK Gresik Sinergi Produksi Eco Enzym Jadi Inovasi Massal Kurangi Sampah Organik

Pramuka dan PKK Gresik Sinergi Produksi Eco Enzym Jadi Inovasi Massal Kurangi Sampah Organik

Berita   Daerah   Pemerintah   Sorotan
UCAPAN HARI GURU SMK ucapan hari pahlawan damkar ucapan hari pahlawan fpkb ucapan hari pahlawan fgerinda 11 tahun nasdem pelantikan demokrat ucapan selamat pelantikan demokrat