GRESIK- Beritautama.co-Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Gresik sebagai mitra kritis strategis dalam mengawal program-program yang tertuang dalam Nawa Karsa sesuai dengan visi dan misi. Pemerintahan Gresik Baru dibawah kepemimpinan Bupati Fandi Akhmad Yani – Wabup Aminatun Habibah, ternyata perjalanannya selama 1 tahun masih jauh dari ekpektasi.
Untuk itu, hasil rapat kerja (raker) F-PKB merumuskan program prioritas kerja berbasis kesejahteraan rakyat yang wajib dikawal dan perjuangkan oleh seluruh anggota F-PKB di alat kelengkapan dewan (AKD), baik di komisi, badan pembentukan peraturan daerah (Bapem Perda) maupun Badan Kehormatan (BK). Apalagi, setelah dilakukan reposisi dalam AKD di DPRD Gresik.
“Ada sebelas program prioritas yang harus dikawal dan diperjuangkan anggota FPKB di masing-masing komisi. Misi utama kita adalah kesejahteraan rakyat. Komitmen yang dibangun yaitu tentang mengawal isu-isu yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat. Terutama di permasalahan ekologi dan infrastruktur penunjang keberlangsungan ekologi. Seperti sektor pertanian, nelayan, dan juga perikanan,”tegas Ketua F-PKB DPRD Gresik, M Syahrul Munir, Kamis (24/02/2022)
Kesebelas program priorotas yang harus dikawal karena masih jauh dari ekspektasi masyarakat yakni reformasi birokrasi yang belum efektif. Sebab, pemerintah masih belum menerapkan profesionalisme dalam pengisian pejabat.
“Prinsip right man on the right job, belum berjalan sepenuhnya. Sehingga, pelayanan publik belum maksimal,”cetus dia.
Kesejahteraan petani, petambak, nelayan, dan pelaku UMKM juga belum mendapatkan prioritas. Terbukti anggaran untuk sektor tersebut masih belum optimal. Dicontohkan sektor pertanian. Demplot dari program APBD Gresik sangat minim. Padahal untuk sosialisasi cara budidaya yang baik, kualitas bibit dan penggunaan pupuk organik ini, perlu demplot agar petani tidak ragu dengan hasil produksinya.
‘Program mengawal lahirnya BUMD (badan usaha milik daerah-red) pertanian dan perikanan untuk membantu menstabilkan harga. Karena, peran pemerintah tidak bisa hadir disitu untuk menjaga stabilitas harga ketika panen. Padahal, petani maupun petani tambak menghendaki hal tersebut agar semakin bergairah,”tukas dia.
Permasalahan banjir Kali Lamong juga harus mendapat pengawalan agar dialokasikan anggaran yang konsisten untuk pembebasan lahan. Sebab, permasalahan banjir Kali Lamong juga masuk dalam program prioritas nasional.
“Kita telah menyediakan konsep yang terkoneksi antara pemerintah daerah (Pemda) dengan pemerintah desa (Pemdes). Jika pemerintah desa dituntut untuk mencari solusi sendiri, maka bakal kesulitan dan banjir tidak akan usai.”uajra dia.
Banyaknya Jalan Poros Desa (JPD) yang rusak juga menjadi perjuangan dan dikawal oleh FPKB. Sebab, rusaknya JPD sangat berpengaruh pada segala aspek kehidupan masyarakat di desa. Utamanya, perekonimian masyarakat desa.
“ Pengelolaan sampah juga menjadi prioritas pengawalan kita. Sebab, sampah menjadi permasalahan besar. Sedangkan pembangunan TPST (tempat pengolahan sampah terpadu) belum juga teralisasi,”imbuh Syahrul.
Begitu juga kesejahteraan tenaga pendidik, baik guru negeri khususnya guru honorer non kategori II (non K2), guru madrasah diniyah (madin) dan guru swasta. Padahal, mereka memiliki tugas mulia untuk mencerdaskan anak bangsa. Tetapi, kesejahteraannya masih belum layak.
“Kita akan mengawal UHC (universal health converage) sampai 95 persen. Agar masyarakat miskin gratis berobat di rumah sakit. Sampai saat ini, pemerintah belum ada kemauan keras UHC karena alokasi anggarannya belum dicukupi untuk bisa UHC,”cetus dia.
Begitu juga infrastruktur pendidikan baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Khususnya sekolah negeri, banyak yang rusak baik kategori ringan, sedang maupun berat. Terbukti, alokasi untuk belanja publik di bidang pendidikan masih dibawah 30 persen untuk pendidikan.
“Setelah disahkannya undang-undang tentang Pesantren, maka wajib hukumnya di Kabupaten Gresik diterbitkan peraturan daerah ( Perda) tentang Pesantren. Apalagi, banyak pesantren di Kabupaten Gresik,”tukasnya.
Terakhir, F-PKB melalui anggotanya di AKD mengawal dan memperjuangkan terbitnya regulasi untuk memperbanyak tenaga kerja handal bersertifikasi. Sebab, kendala utama agar bisa bersaing dalam persaingan global yakni sertifikasi tenaga kerja.
“Semua yang kita lakukan membawa sebuah misi utama, yaitu tentang kesejahteraan masyarakat,”pungkas Syahrul Munir.*
Komentar telah ditutup.
