GRESIK, Berita Utama – Gabungan dari tukang parkir, pedagang kaki lima (PKL), pelaku kereta wisata yang tergabung dalam aktivis Gepal Gresik, meluruk ke kantor DPRD Gresik, Kamis (27/07/2023). Ada 9 tuntutan yang dibawa ketika perwakilannya diterima oleh Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir, Asisten I Sekda Pemkab Gresik Suyono, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gresik Sri Subaidah, perwakilan Dinas Perhubungan, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gresik di dalam ruang rapat pimpinan DPRD Gresik.
Sekretaris Gepal Abdul Wahab menyampaikan tuntutannya yakni penataan PKL yang kian semrawut, sistem pengelolaan parkir yang belum komprehensif, persoalan konflik agraria atau kepemilikan tanah di wilayah Gresik, serta perlindungan terhadap tenaga kerja non ASN khususnya pasukan kuning kebersihan.
“Setelah kita lakukan kajian bersama, maka sesungguhnya kondisi masyarakat Gresik saat ini sedang tidak baik-baik saja,” ujarnya..
Pihaknya berharap dan mendesak kepada pemangku kebijakan agar Pemerintahan Kabupaten Gresik pada masa sisa kepemimpinannya ini bisa lebih memaksimalkan kinerjanya serta menyelesaikan beberapa pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dengan baik.
“Atas beberapa permasalahan kerakyatan yang terjadi, maka kami akan terus mengawal hal ini hingga tuntas,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Gresik Much. Abdul Qodir mengungkapkan bahwa, semua keluhan dan persoalan yang dibawa dalam audiensi tadi telah didengarkan langsung oleh pihak yang berwenang.
Untuk persoalan dengan BPN, sambung dia, mereka meminta untuk difasilitasi, karena memang dalam sturktural BPN banyak diisi oleh orang-orang yang baru.
“Dulu sebenarnya sudah pernah diproses pada kepemimpinannya (Kepala BPN Gresik-red) Pak Asep. Kita sambungkan dan sudah komunikasi juga terbuka. Asal bukti dan persyaratan lengkap, nanti bisa diterbitkan,” bebernya.
Sedangkan, untuk persoalan lingkungan hidup mengenai tenaga kebersihan, berangkatnya juga karena memang kondisi di lapangan tidak bersih. Termasuk wacana soal penyetaraan pasukan kuning atau kebersihan dengan disetarakan seperti dinas lainnya.n
” Bu Kadis LH beberapa kali ditegur pak Bupati karena tidak bersih. Akhirnya, dilakukan evaluasi kinerja. bukan diberhentikan, tidak gitu. Banyak proses dan kajian tentunya, sehingga bagaimana bisa maksimal. Ini perlu ada tindak lanjut, ada beberapa alternatif. Kalau itu bisa diangkat dan disetarakan dengan dinas lain. Saya kira rekomendasi forum ini, akan ditindaklanjuti di forum yang lebih konkret juga karena kaitannya dengan tenaga kebersihan,” jlentreh dia.
Sedangkan untuk persoalan Dishub, pada intinya seringkali mengarah ke pertarungan juru parkir. Sementara, untuk persoalan tumpahnya PKL di kawasan Alun-alun memang perlu dilakukan kajian lebih matang lagi.
“Laporan dari mereka tadi, banyak PKL yang tidak terdaftar, data tidak ada, lalu jualannya tumpah di jalan. Nah, mereka ini gak mau disalahkan, malah mereka yang disalahkan baik. Ini kongkret jelas. Menjadi isu kami. Tumpahnya PKL di pinggir jalan. Ya bagaimana nanti bisa emberikan fasilitas kepada PKL. Harus dibuatkan regulasi yang jelas” pungkas dia.
Komentar telah ditutup.
