GRESIK- beritautama.co- Fraksi Partai NasDem DPRD Gresik memberikan berbagai sorotan dalam pemandangan umum (PU) fraksi terkiat rancangan Perubahan APBD (PAPBD) Gresik tahun 2022 dalam rapat paripurna, Rabu (14/09/2022).
“Pada Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait dengan pelayanan dasar pada bidang pendidikan, terdapat anomali dalam belanja pegawai sampai dengan Rp 63 milyar. Sementara banyak tenaga pendidik dan kependidikan yang seringkali mengelukan adanya anggaran dari pemerintah daerah yang tidak terrealisasi,”ujar Nasir Cholil yang menjadi juru bicara. Sementara pendidikan, sambung dia, merupakan hajat hidup banyak orang. Untuk itu, perlu dilakukan kajian yang mendalam dan perlunya sosialisasi yang baik pada lembaga-lembaga pendidikan yang ada khususnya lembaga pendidikan swasta.
“Sedangkan pada bidang perumahan dan permukiman alokasi pada belanja jalan, jaringan dan irigasi juga mengalami koreksi sampai dengan Rp 44 milyar. Fakta dilapangan masih banyak jalan yang rusak dan saluran air yang belum terbangun yang ini juga sangat penting dalam penanggulangan banjir diwilayah lingkungan permukiman masyarakat,”imbuh dia.
PAPBD 2022, sambung Nasir, program dan kegiatannya masih pada penganggaran rutinitas dan kurang menyentuh pada kepentingan masyarakat dan publik.
“Kami berharap program dan kegiatan yang telah disusun dalam Nawa Karsa dapat diimplementasikan khususnya yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat, khususnya masyarakat Gresik. Saudara Bupati Gresik untuk mengevaluasi dan mengkaji secara detail pos anggaran yang kurang strategis yang tidak bersentuhan langsung pada hajat hidup masyarakat terutama masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk dilakukan reposisi kedalam program dan kegiatan yang bersentuhan pada hajat hidup masyarakat,”cetus dia.
Fraksi Partai Nasdem juga mempertanyakan bantuan sosial pada masyarakat miskin, yang saat ini sangat terdampak dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Sebab, akan memunculkan kemiskinan baru yang seharusnya pemerintah hadir untuk membantu masyarakat, ini perlu dilakukan dengan cermat.
“Pelibatan elemen masyarakat dan kelompok peduli juga menjadi sangat penting walaupun ini masih seringkali tidak terjadi sebuah keadilan dimasyarakat dikarenakan kondisi masyarakat yang terdampak sangatlah banyak sedangkan anggaran yang ada tidak dapat membackup seluruh masyarakat yang terdampak. Maka perlu opsi terbaik dari pemerintah daerah dalam mengantisipasi permasalahan tersebut,”papar dia.
Kendati mengapresiasi atas kenaikan pada angka pendapatan daerah yang rata-rata mengalami peningkatan baik dana transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang ini menandakan politik anggaran telah berjalan dengan baik yakni komunikasi dengan berbagai stakeholder, tetapi Rancangan PAPBD Gresik 2022 masih sangat tergantung pada dana transfer dari pusat dan provinsi.
“Pemerintah Daerah telah berusaha meningkatkan PAD nya hingga 13 persen dari rencana anggara walaupun itu banyak dihasilkan dari pajak dan retribusi daerah yang dan kami mengapresiasi itu, akan tetapi keseimbangan antara pendapatan dan belanja dapat kiranya disesuaikan sehingga defisit yang mencapai 7 persen dapat diminimalisir diantaranya pada biaya rutinitas operasional dimasing-masih OPD dapat dialihkan pada kegiatan tersebut sehingga defisit dapat ditekan menjadi kurang dari 5 persen,”pungkas dia.
