GRESIK, Berita Utama – Kendati Kabupaten Gresik sudah menjalankan program Universal Health Coverage (UHC) atau kesehatan semesta, tetapi banyak masyarakatnya yang tak mengetahuinya. Padahal, program ini ditujukan bagi seluruh masyarakat yang belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan agar bisa mendapat pelayanan kesehatan yang merata.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik dinilai minim dalam melakukan sosialisasi terkait program UHC kepada masyarakat. Sebab, tidak sedikit anggaran yang dikeluarkan dari APBD untuk mengcover program tersebut.
“Saya masih dilapori warga soal ketidaktahuan program UHC tersebut, padahal anggaran (dalam APBD Gresik-red) yang kita alokasikan sangat besar. Jika masyarakat tidak mengetaui, maka sayang sekali. Program ini karena kita bayarnya utuh dan dibayarkan di muka kepada pihak BPJS,” ujar Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Gresik M. Syahrul Munir kepada beritautama.co, Senin (04/09/2023).
Menurutnya, sosialisasi yang dilakukan oleh Puskesmas masih kurang cukup. Sehingga perlu dilakukan sosialisasi dari kepala desa kepada warganya.
“Maka mohon bantuan kepala desa untuk menyosialisasikan ke warganya tentang program ini,” imbuhnya.
Bahkan, sambung dia, masih banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa program ini bisa diakses melalui puskesmas maupun RSUD.
“Ya banyak memang. Dan gak apa-apa kalau berobat ke swasta. Iki masalahnya banyak yang gak tau. Padahal kita sudah menganggarkan jaminan kesehatan mereka,” papar dia.
Politisi muda ini mengungkapkan bahwa, program ini sejatinya memang diasumsikan bagi warga yang belum menjadi peserta BPJS.
“Asumsinya ya belum jadi peserta BPJS. Makanya bisanya kasusnya itu, pas ke Puskesmas bawa KTP/KK baru didaftarkan Puskesmas. Prinsipnya sama, ini BPJS kesehatan juga, cuma UHC itu yang bayar Pemerintah Daerah,” pungkas dia.
Komentar telah ditutup.
