GRESIK, Berita Utama- Hasil reses yang dilaksanakan anggota Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Gresik masa sidang I Tahun 2023, diperoleh beberapa permasalahan yang dihadapi baik itu yang berkenaan dengan kerja dari Anggota DPRD maupun dari kerja pemerintah daerah.
Yakni, dampak pembangunan Jalan Nasional Surabaya – Babat di sekitar Kecamatan Duduksampeyan yang menyebabkan debu dari urukan proyek jalan sangat mengganggu masyarakat dan pengguna jalan.
“ Akses jalan alternatif tidak dipikirkan oleh pelaksana proyek pembangunan. Kondisi ini mengurangi penghasilan warga di área proyek tersebut,”ujar Muchammad Zaifuddin yang membacakan laporan hasil reses anggota F-Gerindra dalam rapat paripurna internal, Senin (20/03/2023).
Masalah lain yakni terjadi kelangkaan pupuk bagi daerah yang notabenenya mata pencaharian petani dan petani Tambak.
“Banyaknya tukang parkir liar dan tidak ada pengaturan yang baik yang mengakibatkan Macet di mana-mana. Maka perlu dilakukan kajian bagaimana sebaiknya keadaan tukang parkir agar bisa lebih baik,”imbuh dia.
Selain itu, perlu adanya pelebaran jalan dan perbaikan jalan desa maupun kecamatan, karena masih banyak jalan yang kecil dan rusak, Sehingga menimbulkan masalah yang sangat serius. sementara mobilitas angkutan dan pengendara sudah padat.
“Layanan kesehatan bagi warga yang menerima layanan BPJS Kesehatan PBI )penerima bantuan iuran-red), jika di RSUD Ibnu Sina, mohon untuk dilayani dengan baik, sesuai dengan visi dan misi serta kebijakan RSUD Ibnu Sina,”pinta dia.
Penjelasan universal health coverage (UHC) bagi warga Gresik belum semuanya jelas. Sebab, lanjut Zaifuddin, masih ditemukan warga yang belum tercover BPJS dan Link layanan BPJS belum sepenuhnya maksimal.
“ Warga Gresik masih banyak yang belum mengetaui sistematis keguanaan UHC dan bagaimana cara mendapatkan UHC terutama warga desa,”tegas dia.
Pelayanan rumah sakit yang masih belum maksimal dengan contoh masih banyak warga Gresik yang kesulitan mendapatkan kamar rawat inap.
“Pemerintah mewajibkan masyarakat untuk mempunyai BPJS dikarenakan BPJS merupakan syarat utama dalam transaksi tanah, mobil, dan lainnya,”kata dia.
Program Dinas Kependudukan Dan Cacatan Sipil (Dispendukcapil) Gresik, terkait masalah data-data penduduk lebih ditekankan untuk lebih diarahkan pada pembetulan data-data yang dimulai dari data pada Kartu Keluarga (KK), yang terkait masalah status penduduk, pendidikan dan pembetulan nama dan identitasidentitas diri dari penduduk.
“Penduduk dan pemerintah daerah serta pemdes harus bersinergi secara maksimal,”cetus dia.
Sedangkan bantuan hibah dan CSR, serta pokok pikiran dewan (Pokir), lanjut Zaifuddin, diharapkan hibah-hibah untuk tempat ibadah lebih ditingkatkan dan diperhatikan
“ Pokir-pokir dari bantuan keuangan (BK) harus disesuaikan RPJMDes desa masing-masing Untuk bantuan UMKM tidak dirupakan dengan barang tapi berupa dengan uang agar bisa menyesuaikan kebutuhan kegiatan UMKM,”terang dia.
Dari hasil reses tersebut, F- Gerindra memandang perlu adanya sinergitas yang terintegrasi data
pembangunan antara eksekutif dan legislatif mulai dari RT/RW hingga kabupaten, sehingga terdata base dengan rapi atau big data dan bisa dijadikan pegangan untuk pembangunan jangka pendek dan jangka panjang.
“ Jika sinergitas yang terintegrasi dapat dilakukan maka pembangunan di kabupaten dapat merata dan tepat sasaran,”pungkas dia.
Komentar telah ditutup.
