GRESIK, Berita Utama- Krisis fiscal Kabupaten Gresik di tahun 2025 bakal berlanjut. Hal tersebut berkaca pada Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2025 dimana APBD Gresik yang bakal turun dibandingkan tahun 2024 ini.
“Kalau mengacu nota KUA PPAS 2025 yang disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Gresik Aminatun Habibah dalam rapat paripurna, memang menurun dibandingkan APBD Gresik tahun 2024 ini,”ungkap Anggota DPRD Gresik, Bustami Hazim setelah mengikuti rapat paripurna, Senin (12/08/2024).
Pada Perubahan APBD (P-APBD) Gresik tahun 2024, belanja daerah dipatok sebesar Rp 3, 9 triliun. Sementara untuk KUA PPAS 2025, belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp 3,7 triliun. Untuk pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp3.9 triliun. Sedangkan KUA PPAS 2025, pendapatan daerah tahun anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp 3,6 triliun.
Dalam rapat paripurna penyampaian nota KUA PPAS 2025, Wabup Bu Min mengatakan,
pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sebesar Rp 1,480 triliun dan pendapatan transfer sebesar Rp 2,128 trilun.
Untuk belanja daerah tahun anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp 3,7 triliun
akan difokuskan untuk mendanai program prioritas pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan.
Selanjutnya, untuk pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp 111 miliar. Yang terdiri atas, penerimaan pembiayaan sebesar Rp 119 miliar serta pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 8,1 miliar.
Jika mengacu pada P-APBD Gresik tahun 2024, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1, 5 trilun yang bersumber dari pajak daerah sebesar Rp1,03 triliun, retribusi daerah sebesar Rp 236,1 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp12,6 miliar dan pos lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp307,7 miliar. Pendapatan transfer diproyeksikan sebesar Rp 2,3 triliun dari transfer pemerintah pusat sebesar Rp2,01 triliun, transfer antar daerah sebesar Rp318,4 miliar.
Belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp 3, 9 triliun yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp2, 7 trilun, belanja modal sebesar Rp 476 ,8miliar, belanja tidak terduga sebesar Rp 6 miliar dan belanja transfer sebesar Rp779 miliar. Kemudian pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp 56,2 miliar yang terdiri dari penerimaaan pembiayaan sebesar Rp76,3 miliar dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp20,1 miliar. Yang terdiri dari penyertaan modal daerah sebesar Rp150 juta rupiah dan pembiayaan cicilan pokok pinjaman sebesar Rp 20 miliar.
Komentar telah ditutup.
