GRESIK, Berita Utama – Konstituen Anggota Komisi IV DPRD Gresik Khoirul Huda cukup kritis mengamati permasalahan sosial yang ada di Kabupaten Gresik. Salah satunya, berkaitan dengan angka perceraian dan pernikahan dini yang masih tinggi di Kabupaten Gresik.
Pertanyaan warga dan konstituen tersebut disampaikan kepadanya saat menggelar Serap Aspirasi dari Masyarakat (Reses) masa sidang I tahun 2023 di Desa Suci, Kecamatan Manyar. Menjawab pertanyaan kritis tersebut, ketua DPC PPP Gresik itu menyebut bahwa peran semua pihak sangat dibutuhkan untuk meminimaliair Termasuk peran serta tokoh masyarakat (Tomas) meliputi kiai, ulama, serta tokoh masyarakat.
“Jadi butuh peran semua pihak termasuk pemuda, tokoh masyarakat, ulama, dan seluruh masyarakat untuk memberikan edukasi serta penguatan pemahaman guna meminimalisir angka perceraian yang masih tinggi,” kata Khoirul Huda kepada beritautama.co, Selasa (14/3/2023).
Tidak hanya itu, sambung dia, peran OPD terkait dalam hal ini Dinas Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Anak (KBPPA) Kabupaten Gresik juga sangat penting. Mengingat, kasus perceraian dalam rumah tangga mayoritas dipicu dari pihak istri atau perempuan.
“Rata-rata istrinya yang menggugat cerai, maka dalam hal ini Dinas KBPPA Gresik memiliki peran penting untuk memberikan edukasi ataupun pendampingan agar angka perceraian bisa semakin diminimalisir,” tandas dia.
Selain permasalahan tingginya angka perceraian dan pernikahan dini, ketua Bapemperda DPRD Gresik tersebt juga mendapat keluhan perihal kemacetan yang kerap terjadi di sejumlah ruas jalan wilayah Kecamatan Manyar. Menurutnya, permasalahan tersebut saat ini sudah berangsur terurai.
“Kan di beberapa ruas jalan pemerintah daerah sudah melakukan pelebaran, seperti di Manyar dan Pongangan, kalaupun ada beberapa titik yang masih terjadi macet itu pun tidak berlangsung lama,” terangnya.
Beberapa aspirasi lain pun disampaikan oleh warga dan konstituen Khoirul Huda, diantaranya terkait penyerapan tenaga kerja lokal dan lainnya.
Komentar telah ditutup.
