GRESIK, Berita Utama- Beberapa program dan kegiatan di Dinas Perhubungan (Dishub) Gresik, berusaha diblejeti oleh Komisi III DPRD Gresik dalam rapat kerja dengan mengundang Dinas Perhubungan (Dishub) yang agendanya evaluasi pelaksanaan APBD Gresik tahun 2024. Sebab, target pendapatan masih rendah. Begitu juga belanja masih rendah, kecuali belanja pegawai yang telah dianggarkan di APBD Gresik 2024.
“Kegiatan penyeberangan sungai. Contoh di Kecamatan Ujungpangah ada penyeberangan maupun Desa Randuboto Kecamatan Sidayu. Bentuk kegiatan Dishub seperti apa?,”Tanya Anggota Komisi III, Yuyun Wahyudi dengan nada serius, Selasa (05/11/2024).
Selain itu, Bowo-sapaan akrab Yuyun Wahyudi- mempertanyakan ada izin usaha seperti apa?. Termasuk keguiatan pengadaan pengangkutan.
“Apalagi, nominal anggarannya sangat mirip-mirip. Kalau di akutansi perusahaan, ini ada yang tidak beres,”papar dia.
Begitu juga permasalahan dump truk yang mokong denganmelanggar jam operasional serta tidak masuk ke terminal di Desa Ngawen Kecamatan Sidayu. Bahkan, truk-truk juga masuk ke dalam kota yang merupakan kawasan tertib lalu lintas (KTL)
“Kumcinya ada alat berat yang mengeruk Galian C harus berhenti di jam-jam operasionl larangan dump truk beroperasi. Ketika alat berat di area tambang tak berhenti, maka dump truk tidak berhenti. Banyak yang komplain ke saya, utamanya guru-guru yang menjadi korban kecelakaan karena kendaraan besar yang beroperasi di jam-jam sekolah,”papar dia.
Pihaknya juga menyoroti dumptruk sering berhenti dan parker di pinggir jalan mauopun areal SPBU meskipun sudah ada areal parker khusus dumptruk yang telah disediakan oleh Dishub di Desa Ngawen Kecamatan Sidayu.
“ Apakah bisa masuk retribusinya ke kas daerah kalau parker di pingir jalan? Tidak bisa. Tapi di beberapa tempat, ada pungli dari warga,”tukas dia.
Begitu juga realisasi pendapatan dari retribusi parkir tepi jalan umum (TJU) yang masih rendah. Saat ini realisasinya baru mencapai Rp 1,7 miliar hingga Oktober 2024, atau sekitar 11 persen dari target sebesar Rp 15 miliar.
“Padahal, tahun tahun 2022 dan tahun 2023 masih bisa diangka Rp 3 miliar lebih,” ujarAnggota Komisi III lainnya, Khoirul Huda.
Selain itu, dia mempertanyakan ketika pendapatan dari retribusi TJU langsung dikeluarkan untuk bagi hasil dengan juru parkur, apa tudak menyalahi aturan.
“Kalau bicara pendapatan murni yang masuk ke pembukuan,”imbuh dia.
Hal senada disampaikan Ketua Komisi III DPRD Gresik Sulisno Irbansyah. Menurutnya, kalau melihat grafis realisasi pendapatan sejak tahun 2022 hanya diangka Rp 3 miliar kenapa targetnya mencapai Rp 15 miliar.
“Kalau memang target itu ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemkab Gresik, seharusnya Dishub bisa memberikan kajian potensi yang riil. Sehingga bisa menjadi pembanding bagi tim anggaran untuk menetapkan target,” tandasnya.
Di tempat yang sama Sekretaris Komisi III DPRD Gresik Nur Saidah meminta agar Dishub dan BPPKAD bekerjasama dengan Polisi dan Kejaksaan untuk menertibkan parkir liar.
“Jangan karena alasan mencari nafkah terus ngawur. Inikan merugikan orang lain dan pemerintah. Jadi harus ada perhatian,” pintanya.
Menanggapi soal pendapatan retribusi TJU yang masih rensah ini, Sekretaris Dishub Gresik Mahfud Ahmadi mengatakan untuk tahun ini realisasi parkir tersebut sudah 100 persen masuk pendapatan asli daerah (PAD).
“Kalau tahun 2022 dan 2023 bisa diangka Rp 3 miliar karena belum dipotong bagi hasil untuk jukir 40 persen. Tahun ini, angka Rp 1,7 miliar sudah bersih, sudah dipotong 40 persen jukir,” ungkapnya.
Terkait dengan target yang sangat tinggi mencapai Rp 15 miliar merupakan target yang ditetapkan tim anggaran. Sebab, ada kajian dari perguruan tinggi kalau potensi pendapatan parker sebesar itu.
“Sesuai arahan, Komisi III kami akan memberikan kajian riil pendapatan parkir tepi jalan umum,” tandasnya.
Sedangkan Kabid Angkitan Jalan Dishub Gresik Suhartono menjelaskan, ada program pengelolaan pelayaran yakni penjemputan santri dari Pulau Bawean yang mudik liburan lebaran yang mendapatkan tiket gratis dari Pemkab sebesra @ 70 ribu perorang untuk 1,870 orang selama pulang pergi (PP). “Ada kajian pengadaan kapal yang anggarannya Rp 85 juta. Juga Subsidi untuk kapal Gilyang karena ada kenaikan tarif,”pungkas dia.
Komentar telah ditutup.
