GRESIK, Berita Utama – Dari 1.068 anggota Pantia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang telah resmi dilantik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gresik memastikan keterwakilan perempuan dari mencapai 33 persen.
Sebab dari 1.068 anggota PPS, 713 orang dari unsur laki-laki dan 355 orang diantaranya unsur perempuan. Sehingga, terdapat 33 % keterwakilan perempuan yang menjadi anggota PPS. Jumlah ini tentu saja melebihi target 30 persen keterwakilan perempuan.
“Saya yakin, bahwa yang terpilih menjadi PPS adalah perempuan-perempuan hebat, yang akan menjalankan tahapan pemilu dengan maksimal,” ungkap Ketua KPU Gresik Akhmad Roni dalam pelantikan di Wahana Ekspresi Poesponegoro (WEP) Gresik, Selasa, (24/1/2023).
Ditegaskan, prosentase keterwakilan perempuan tidak bisa dihitung per-desa maupun per-kecamatan, karena metode perhitungan harus secara global. Sehingga, jumlah perempuan yang lolos sebagai PPS di masing-masing desa jumlahnya berbeda.
“Jadi menghitungnya secara global bukan per-desa, artinya tidak bisa kemudian di satu desa gak ada perempuannya dijadikan pedoman, karena harus secara keseluruhan tingkat kabupaten/daerah,” tandas dia.
Roni lantas mengingatkan agar seluruh PPS Pemilu 2024 bisa bekerja secara profesional dan menjaga integritas serta netralitas. Sebab, PPS sebagai stakeholder menjadi ujung tombak penyelenggaraan pemilu di tingkat desa.
“Kita minta agar PPS bekerja secara profesional dan independen,” tegasnya.
Sementara itu, Komisioner KPU Gresik Divisi Hukum dan Sengketa, Kholiyah Mudzibah dalam arahannya mengingatkan agar seluruh PPS memahami kode etik pemilu. Hal tersebut sebagai antisipasi jika nantinya terdapat sengketa dalam penyelenggaraan pemilu.
“Jangan sampai PPS tidak tahu tentang kode etik, apalagi saat sidang nanti PPS bilang tidak tahu bahkan tidak pernah dibimbing tentang kode etik,” terangnya.
Sedangkan Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur devisi Data dan Informasi Nurul Amaliyah, mengingatkan agar para anggota PPS, memegang teguh pakta integritas, yang merupakan janji terhadap diri sendiri, agar tidak melakukan praktik KKN dalam menjalankan tugas dan mensosialisasikan seluruh tahapan pemilu kepada masyarakat.
“Tolong pakta integritasnya di laminating dan di tempel di tembok, agar selalu menjadi pengingat,” jelas dia.
Nurul juga mengingatkan, agar menjaga ritme kerja dan kesehatan dengan baik, karena kejadian banyak yang sakit di 2019 menjadi pelajaran berharga, dan jangan sampai terulang.
Komentar telah ditutup.