Kasus Mafia Karantina dan E-Visa, DPR Minta Pemerintah Bertindak Cepat dan Tegas

Beritautama.co - Februari 24, 2022
Kasus Mafia Karantina dan E-Visa, DPR Minta Pemerintah Bertindak Cepat dan Tegas
Anggota Komisi X DPR RI Debby Kurniawan - (foto: ist)
|

JAKARTA – Beritautama.co – Anggota Komisi X DPR RI Debby Kurniawan mendukung Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno yang merespons cepat kasus mafia karantina dan pengurusan visa cepat di Bali. Sebab, peristiwa tersebut merugikan para pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) warga negara asing (WNA).

“Target pascapandemi wisatawan asing (wisman) bisa ramai ke Tanah Air. Dengan peristiwa ini, kami khawatir mereka akan berpikir dua kali untuk datang lagi ke Indonesia,” ujar Debby Kurniawan di Jakarta, Rabu (23/2/2022) kemarin.

“Jelas oknum ini merugikan sektor pariwisata kita. Harus diungkap dan diberikan sanksi tegas, agar ada efek jera,” imbuhnya.

Oleh karena itu, dia mendesak pemerintah untuk mengungkap mafia karantina dan pengurusan visa cepat di Bali. Sebab, peristiwa tersebut bisa mencoreng sektor pariwisata di Indonesia.

“Harus ditindak cepat kasus mafia karantina dan pengurusan visa cepat di sektor pariwisata kita,” tegasnya.

Selain itu, Legislator Partai Demokrat ini juga meminta pemerintah melakukan pengawasan di pintu masuk ke Indonesia. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat.

“Ini untuk apa? Tentu kita ingin pandemi segera berlalu. Apabila ini longgar dan ada oknum yang nakal, maka bisa saja PPLN (OTG atau Orang Tanpa Gejala) membawa virus Covid-19 dari luar,” katanya.

“Dan menularkan di Tanah Air. Kasus Covid-19 tak akan selesai, naik lagi dan naik lagi. Terus kapan kita bisa rampung tangani pandemi,” imbuhnya.

Dia meminta agar penerapan masa karantina bagi PPLN WNA sesuai peraturan penanganan Covid-19. Hal ini untuk menjaga masyarakat Indonesia dari penularan virus Covid-19 dari luar negeri.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno akan mengusut tuntas mafia pengurusan visa cepat untuk liburan ke Bali. Masalah mencuat setelah Gubernur Bali membenarkan dan melaporkan adanya mafia karantina di Bali dan permainan e-visa pada Kamis, 17 Februari 2022 lalu. (btu/zar)

Komentar telah ditutup.

Terkini Lainnya

DPRD Gresik Siapkan Regulasi Penuhi Kebutuhan Perumahan yang Layak dan Terjangkau

DPRD Gresik Siapkan Regulasi Penuhi Kebutuhan Perumahan yang Layak dan Terjangkau

Berita   Daerah   Sorotan
DPRD Gresik Tawarkan Berbagai Skema dan Formula Solusi di Mengare

DPRD Gresik Tawarkan Berbagai Skema dan Formula Solusi di Mengare

Berita   Daerah   Headline   Pemerintah   Sorotan
Minibus Seruduk Truk di Gresik, 8 Orang Luka

Minibus Seruduk Truk di Gresik, 8 Orang Luka

Berita   Daerah   Hukum   Sorotan
Asyiknya Ngopi Santai Sambil Mancing di Taman Wisata Edukasi Al-Hambra

Asyiknya Ngopi Santai Sambil Mancing di Taman Wisata Edukasi Al-Hambra

Berita   Daerah   Sorotan
Wabup Gresik Berharap Kantor Ranting NU Sembayat Jadi Solusi Persoalan Nahdliyyin

Wabup Gresik Berharap Kantor Ranting NU Sembayat Jadi Solusi Persoalan Nahdliyyin

Berita   Daerah   Sorotan
Sepakat Masukan Dewan, PT Gresik Migas Akuisisi SPDN Campurrejo

Sepakat Masukan Dewan, PT Gresik Migas Akuisisi SPDN Campurrejo

Berita   Daerah   Ekonomi   Headline   Pemerintah   Sorotan
DPRD Gresik Minta Ada Kolaborasi Tuntaskan Banjir di Suci

DPRD Gresik Minta Ada Kolaborasi Tuntaskan Banjir di Suci

Berita   Daerah   Pemerintah   Sorotan
SK PPPK dan Kenaikan Pangkat ASN Pemkab Gresik Tak Diberikan Tanpa Bukti Telah Tanam Pohon

SK PPPK dan Kenaikan Pangkat ASN Pemkab Gresik Tak Diberikan Tanpa Bukti Telah Tanam Pohon

Berita   Daerah   Pemerintah   Sorotan
Estimasi Kontribusi PT Petrokimia Gresik ke PAD Gresik di 2025 Sebesar Rp 71 M

Estimasi Kontribusi PT Petrokimia Gresik ke PAD Gresik di 2025 Sebesar Rp 71 M

Berita   Daerah   Ekonomi   Headline   Pemerintah   Sorotan
Polres Gresik Ramah Anak

Polres Gresik Ramah Anak

Berita   Daerah   Hukum   Sorotan
Target APBD Gresik Tahun 2024 Tak Tercapai masih Defisit Rp 185 M

Target APBD Gresik Tahun 2024 Tak Tercapai masih Defisit Rp 185 M

Berita   Daerah   Pemerintah   Sorotan
Kapolres Gresik : Tidak Ada Ruang untuk Pelanggaran Sekecil Apapun !

Kapolres Gresik : Tidak Ada Ruang untuk Pelanggaran Sekecil Apapun !

Berita   Daerah   Hukum   Sorotan
Komisi I DPRD Gresik  Mediasi Konflik Pertanahan Warga Vs JIIPE

Komisi I DPRD Gresik Mediasi Konflik Pertanahan Warga Vs JIIPE

Berita   Daerah   Pemerintah   Sorotan
hari-santri-2023 hamdi-nu